Kompas.com - 05/06/2018, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri terus mengungkap jaringan teroris di Indonesia pascakerusuhan yang dilakukan narapidana terorisme di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyebut, sebanyak 96 orang ditangkap di sejumlah daerah.

Terakhir, Kepolisian menangkap terduga teroris di Lampung.

"Pasca-peristiwa di Mako Brimob, 96 tersangka ditangkap di seluruh Indonesia," ungkap Tito dalam rapat koordinasi lintas sektor di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Baca juga: Kapolri: Kelompok Terorisme Anggap Ramadhan Bulan Baik untuk Beraksi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 orang tewas ditembak. Sebab, mereka melakukan perlawanan pada saat penangkapan.

Tito menjelaskan, jaringan teroris masih ada di beberapa wilayah di Indonesia. Karena itu, Polri dan TNI melakukan pendeteksian dan menekan jaringan-jaringan tersebut.

"Kita semua sedang bekerja keras, Polri maupun bersama teman-teman jajaran TNI untuk deteksi, kemudian menekan jaringan-jaringan ini, terutama jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD)," kata Tito.

Baca juga: Fadli Zon: Penangkapan Terduga Teroris di Universitas Riau Coreng Dunia Akademik

Tito mengatakan, hampir di semua provinsi terdapat sel kelompok teroris. Menurut dia, ada sel yang aktif dan ada yang tidak begitu aktif.

Tito telah meminta kepada pimpinan Densus 88 untuk membagikan informasi ini kepada kapolda di seluruh Indonesia.

"Saya sudah minta kepada kepala-kepala Densus untuk share (membagikan informasi) sel-sel yang dianggap tidak terlalu aktif, tetapi berpotensi, agar di-share kepada rekan-rekan kapolda," tutur Tito.

Baca juga: UU Antiterorisme Sah, Kapolri Akan Seret JAD dan JI ke Pengadilan

Tito sudah memerintahkan kepada kapolda di seluruh Indonesia untuk membentuk satuan tugas (satgas) antiteror di wilayahnya masing-masing.

Di dalam satgas tersebut ada tim penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan preventif.

Belajar dari kasus teror bom yang terjadi di Surabaya, imbuh dia, sel yang dianggap tidak aktif justru melakukan aksi teror.

Namun demikian, sel yang dianggap aktif pun jangan luput dari pengawasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.