Ketua DPR Minta Pengamanan Gedung Parlemen Diperketat untuk Cegah Serangan Teroris

Kompas.com - 05/06/2018, 11:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pengamanan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ditingkatkan untuk mencegah serangan teroris.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaannya, menanggapi ancaman peledakan Gedung DPR yang menjadi motif para terduga teroris yang tertangkap belakangan ini.

"Mekanisme pengamanan gedung DPR harus segera diperbaiki. Bahkan, kalau perlu diperketat. Begitu juga pengamanan terhadap gedung-gedung DPRD pada sejumlah provinsi atau kabupaten yang diketahui menjadi area pemukiman jaringan atau sel-sel teroris," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Selasa (5/6/2018).

Baca juga: 3 Terduga Teroris di Universitas Riau Berencana Ledakkan Bom di Kantor DPRD dan DPR RI

Ia menilai, Undang-undang Antiterorisme yang baru disahkan membangkitkan kemarahan teroris kepada DPR.

Menurut dia, gejala kemarahan sel-sel teroris terhadap DPR sudah terbaca pada kasus rencana serangan bom oleh tiga terduga teroris yang ditangkap di Gedung Gelanggang Mahasiswa FISIP, Universitas Riau, Sabtu (2/6/2018) pekan lalu.

Tiga terduga teroris itu sudah menyiapkan empat bom aktif berdaya ledak tinggi, yang rencananya diledakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dan Gedung DPRD Riau.

Baca juga: Buat Bom di Universitas Riau, MNZ Ternyata Jaringan JAD

Ia menduga Undang-undang Antiterorisme membuat marah sel-sel teroris yang selama ini tidur sebab undang-undang tersebut mempersempit ruang gerak mereka.

"Rekomendasi tentang peningkatan pengamanan gedung DPR dan DPRD ini perlu dipertimbangkan karena belajar dari pengalaman Polri. Beberapa tahun belakangan ini, institusi dan prajurit Polri menjadi target serangan teroris," kata Bamsoet.

"Sel-sel teroris di dalam negeri marah karena Polri menugaskan Densus 88 Anti-Teror menggelar sejumlah operasi. Pola serangan acak yang sama kemungkinan besar akan dilancarkan sel-sel teroris di dalam negeri sebagai pelampiasan kemarahan mereka terhadap DPR maupun DPRD," lanjut politisi Golkar itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.