5 Juni Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bagaimana Sejarah Penetapannya pada 1972?

Kompas.com - 05/06/2018, 07:17 WIB
Emil Salim, yang saat itu menjabat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, menjadi anggota Delegasi Indonesia dalam konferensi pertama PBB soal lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, 5-16 Juni 1972. Salah satu keputusan konferensi ini adalah penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dok. KOMPASEmil Salim, yang saat itu menjabat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, menjadi anggota Delegasi Indonesia dalam konferensi pertama PBB soal lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, 5-16 Juni 1972. Salah satu keputusan konferensi ini adalah penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

KOMPAS.com - Hari ini, 5 Juni, diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, agenda ini selalu diperingati di berbagai belahan dunia.

Bagaimana sejarah penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia?

Awalnya, usulan agar adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia diajukan oleh Jepang dan Senegal dalam Konferensi Stockholm, yang merupakan konferensi pertama PBB soal lingkungan hidup manusia pada 1972.

Konferensi berlangsung di Stockholm, Swedia, pada 5-16 Juni 1972. 

Akhirnya, keputusan akhir Konferensi Stockholm, salah satunya menyepakati penetapan 5 Juni, yang merupakan tanggal pembukaan konferensi, sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Baca juga: Belitong Biru dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Kondisi saat itu, berbagai persoalan lingkungan menimbulkan keresahan bersama. Di sejumlah wilayah di Eropa dilanda kabut asap, sementara di Jepang mewabah penyakit Minamata.

Sementara, pada 1960-an, pembangunan dan pembakaran hutan terjadi di mana-mana, limbah industri tidak dikelola dengan baik, dan berbagai persoalan lainnya yang membawa dampak terhadap lingkungan.

Adapun, delegasi Indonesia dalam Konferensi Stockholm dipimpin oleh Emil Salim, yang menjabat sebagai Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan anggota delegasi dari berbagai departemen.

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 2 Juni 1972, Sekretaris Negara Soedharmono mengatakan, dalam konferensi itu, Indonesia akan memperjuangkan agar negara-negara berkembang tidak menjadi korban keadaan lingkungan yang merugikan.

Kesepakatan konferensi

Adapun, beberapa hal yang disepakati dari Konferensi Stockholm, di antaranya:  

1. Deklarasi Stockholm, yang berisi berisi prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional.

2. Rencana Aksi, yang mencakup perencanaan dalam hal permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, pendidikan serta informasi mengenai lingkungan hidup.

3. Segi Kelembagaan, dibentuknya United Nations Environment Program (UNEP) yaitu badan PBB yang menangani program lingkungan dan berpusat di Nairobi, Kenya, Afrika.

United Nations Environment Programme (UNEP) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengoordinir kebijakan mengenai alam dan menggalakkan sustainable development di dunia.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X