KPK Nilai RKUHP Berpotensi Jadi Celah Baru Lemahkan KPK

Kompas.com - 05/06/2018, 07:16 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo dan juru bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers penetapan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua KPK Agus Rahardjo dan juru bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers penetapan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menuturkan, keberadaan pasal-pasal korupsi dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) berpotensi menjadi celah baru dalam merevisi Undang-Undang tentang KPK ke depannya.

"Jangan sampai ketika ada KUHP baru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, maka menjadi celah atau cara baru untuk melakukan revisi UU KPK ke depan. Kita tahu sejarah dorongan revisi UU KPK selama ini selalu substansinya melemahkan KPK," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Febri mencontohkan, dulu sejumlah kewenangan KPK sempat terancam dipersulit. Selain itu, masa keberadaan KPK juga sempat diwacanakan hanya sampai batas waktu tertentu, dan bisa dibubarkan.

"Nah ini yang harus kita cegah dan antisipasi sejak awal," kata dia.

Baca juga: KPK Optimistis Jokowi Dukung Keluarkan Pasal Korupsi dari RKUHP

Ia menegaskan, KPK juga tak ingin keberadaan RKUHP nantinya menguntungkan para koruptor.

Febri menilai tak sulit bagi Pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan pasal-pasal korupsi dari RKUHP. Ia berharap pihak-pihak terkait dalam pembahasan RKUHP bisa membawa agenda pemberantasan korupsi di masa depan menjadi lebih baik.

"Nanti bisa diskusikan lebih jauh, misalnya sebagai concern dari Presiden mendorong revisi UU Tipikor. Jadi UU ini yang akan kita dorong untuk direvisi. Ini kami percaya akan lebih mempermudah pemberantasan korupsi ke depan," kata dia.

Febri mengingatkan seluruh pihak lainnya agar mampu membawa agenda pemberantasan korupsi ke arah yang lebih baik.

Baca juga: RKUHP Dinilai Bisa Bunuh KPK Secara Perlahan

Jika pasal korupsi dipaksakan masuk ke dalam RKUHP, akan berisiko besar bagi kinerja KPK, kewenangan KPK, dan agenda pemberantasan korupsi.

"Ini yang kami harapkan bisa didengar bisa ditindaklanjuti juga baik oleh Presiden dan DPR," kata Febri.

"Jadi KPK sudah mengirimkan surat kepada presiden, juga sudah mengirimkan surat kepada panja DPR dan Kemenkumham. Kami uraikan risiko dan pendapat KPK," ujar dia.

Menurut Febri, sikap resmi yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif beberapa waktu silam didasarkan atas kajian yang matang.

Febri menuturkan, KPK sudah mengingatkan berkali-kali kepada pihak terkait atas risiko masuknya pasal korupsi dalam RKUHP.

"Kajian sebenarnya sudah kami lakukan sejak 2014 dan 2015. Dalam draf pertama sudah kami wanti-wanti sejak awal ada risiko besar bagi pemberantasan korupsi, kalau seperti ini masih diteruskan," ucap dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Nasional
UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

Nasional
Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X