Bertemu Jokowi, 42 Tokoh Bicara soal Masjid di DKI yang Diisi Ajaran Radikal

Kompas.com - 04/06/2018, 21:56 WIB
Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra Fabian Januarius KuwadoCendikiawan Muslim Azyumardi Azra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, budaya, pendidikan, dan agama untuk berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan para tokoh membicarakan mengenai adanya paham radikalisme yang diajarkan di sejumlah masjid di Ibu Kota.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengungkapkan, awalnya topik tersebut dicetuskan oleh salah satu tamu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

"Mbak Alissa mengatakan, sekitar 40 masjid yang dia survei di Jakarta itu penceramahnya radikal, dia mengajarkan intoleransi dan radikalisme," ujar Azyumardi, seusai pertemuan.

Baca juga: Jokowi Undang 42 Tokoh, Bicarakan Intoleransi, Ketimpangan Ekonomi hingga Radikalisme

Meski demikian, persoalan itu sudah dipantau pemerintah.

Presiden Jokowi, lanjut Azyumardi, telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah pemahaman radikalisme dan terorisme yang muncul dari rumah ibadah. Salah satunya dengan menggandeng organisasi masyarakat Islam.

"Pak Jokowi menegaskan, sebetulnya masalah itu sedikit banyak sudah diatasi," kata Azyumardi.

"Beliau menugaskan orang, pimpinan lembaga sosial keagamaan tertentu untuk melakukan perbaikan di dalam masjid, sehingga khatib didominasi oleh orang yang tidak mengajarkan paham khilafah atau daulah Islamiyah," ujarnya.

Baca juga: Lawan Bibit Radikalisme, Konflik Politik Dinilai Harus Ditekan

Cendekiawan Muslim sekaligus akademisi Komarudin Hidayat menambahkan, paham radikal itu tidak hanya masuk ke permukiman. Namun, ada juga yang sampai ke kantor pemerintahan.

"Ada penceramah agama di masjid- masjid BUMN misalnya, ironis. Ini kan perlu penjelasan ke masyarakat," ujar Komarudin.

Ia mendorong pemerintah bekerja sama lebih intens dengan organisasi masyarakat Islam.

"Solusinya memang pengurus masjid BUMN itu lebih selektif dalam menyeleksi penceramahnya. Ini harus lebih dikomunikasikan dengan ormas Islam besar, antara lain Muhammadiyah dan NU. Jadi, memang jangan langsung dari tangan pemerintah, tapi melalui masyarakat," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 13.695, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.037.993

UPDATE: Bertambah 13.695, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.037.993

Nasional
Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Nasional
Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X