Kompas.com - 04/06/2018, 21:56 WIB
Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra Fabian Januarius KuwadoCendikiawan Muslim Azyumardi Azra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, budaya, pendidikan, dan agama untuk berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan para tokoh membicarakan mengenai adanya paham radikalisme yang diajarkan di sejumlah masjid di Ibu Kota.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengungkapkan, awalnya topik tersebut dicetuskan oleh salah satu tamu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

"Mbak Alissa mengatakan, sekitar 40 masjid yang dia survei di Jakarta itu penceramahnya radikal, dia mengajarkan intoleransi dan radikalisme," ujar Azyumardi, seusai pertemuan.

Baca juga: Jokowi Undang 42 Tokoh, Bicarakan Intoleransi, Ketimpangan Ekonomi hingga Radikalisme

Meski demikian, persoalan itu sudah dipantau pemerintah.

Presiden Jokowi, lanjut Azyumardi, telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah pemahaman radikalisme dan terorisme yang muncul dari rumah ibadah. Salah satunya dengan menggandeng organisasi masyarakat Islam.

"Pak Jokowi menegaskan, sebetulnya masalah itu sedikit banyak sudah diatasi," kata Azyumardi.

"Beliau menugaskan orang, pimpinan lembaga sosial keagamaan tertentu untuk melakukan perbaikan di dalam masjid, sehingga khatib didominasi oleh orang yang tidak mengajarkan paham khilafah atau daulah Islamiyah," ujarnya.

Baca juga: Lawan Bibit Radikalisme, Konflik Politik Dinilai Harus Ditekan

Cendekiawan Muslim sekaligus akademisi Komarudin Hidayat menambahkan, paham radikal itu tidak hanya masuk ke permukiman. Namun, ada juga yang sampai ke kantor pemerintahan.

"Ada penceramah agama di masjid- masjid BUMN misalnya, ironis. Ini kan perlu penjelasan ke masyarakat," ujar Komarudin.

Ia mendorong pemerintah bekerja sama lebih intens dengan organisasi masyarakat Islam.

"Solusinya memang pengurus masjid BUMN itu lebih selektif dalam menyeleksi penceramahnya. Ini harus lebih dikomunikasikan dengan ormas Islam besar, antara lain Muhammadiyah dan NU. Jadi, memang jangan langsung dari tangan pemerintah, tapi melalui masyarakat," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Nasional
Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Nasional
KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Nasional
Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X