Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Didukung NU, Cak Imin Makin Percaya Diri Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 04/06/2018, 21:19 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar makin percaya diri untuk maju sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Apalagi, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku mendapat dukungan dari kalangan santri dan Nahdliyin atau basis massa Nahdlatul Ulama.

"Sangat PD. Ulama mendukung, pesantren mendukung, semua pemuda Ansor, aktivis mendukung, ini luar biasa," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Tidak hanya itu, Cak Imin bahkan mengaku telah mendapat dukungan dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

"Pasti, Said Aqil Siradj (mendukung), kaum muda NU bersatu, pesantren bersatu, ulama-ulama bersatu ingin keterwakilan, dan aspirasi 11 juta pemilih PKB harus dipertimbangkan," kata Cak Imin.

Baca juga: Disebut Saingan Utama oleh Cak Imin, Ini Kata Gatot Nurmantyo

Di sisi lain, Cak Imin mengatakan, dia akan terus memperjuangkan aspirasi relawan "Join" atau "Jokowi-Muhaimin" pada Pilpres 2019.

Aspirasi relawan JOIN yang dipimpin oleh Usman Sadikin itu, menurut Cak Imin, datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Meski demikian, kata Cak Imin, dukungan PKB terhadap Jokowi-Muhaimin baru akan dibicarakan setelah Pilkada Serentak 2018.

"Setelah pilkada pada 27 Juni (pencoblosan), akan dipastikan pembicaraannya," kata Cak Imin.

"Jadi cawapres proses politik yang harus tuntas pilkada serentak dulu, baru bicara pilpres," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Baca juga: Di Depan Ulama, Cak Imin Ceritakan Awal Mula Bertekad Maju Pilpres

Lebih lanjut, kata Muhaimin, saat ini PKB akan berkonsentrasi menyosialisasikan pasangan Jokowi-Muhaimin ke seluruh pelosok Tanah Air. Pasangan itu akan menjadi tema perjuangan PKB sampai Pilpres 2019.

Langkah Muhaimin untuk menjadi cawapres Jokowi tentu tak mudah. Sebab, aturan presidential threshold mensyaratkan PKB harus berkoalisi hingga mendapatkan 20 persen kursi DPR, jika ingin mengajukan pasangan capres-cawapres.

Selain itu, PKB hanya mendapatkan 9,04 perolehan suara nasional, jauh dari syarat 25 persen perolehan suara nasional untuk dapat mengajukan pasangan capres-cawapres.

Karena itu, Muhaimin pun harus bersaing keras dengan sejumlah nama untuk dapat maju sebagai cawapres Jokowi. Pesaing Cak Imin antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, atau tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Kompas TV Menurutnya, partai pendukung pemerintah saat ini tetap solid di pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com