Ketua Komisi IX DPR Soroti Gaji Tenaga Honorer di Bawah UMR

Kompas.com - 04/06/2018, 18:29 WIB
 Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/9/2016) Lutfy Mairizal Putra Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/9/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyoroti gaji tenaga honorer yang masih cenderung rendah. Bahkan, gaji tenaga honorer masih di bawah upah minimum regional (UMR).

"Sangat memprihatinkan tenaga honorer, honor rata-rata Rp 150.000 sampai mungkin Rp 400.000. Itu di bawah UMR," kata Dede di Gedung DPR/MPR RI, Senin (4/6/2018).

Dede menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, gaji minimal pekerja haruslah sesuai dengan UMR. Apalagi, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah bekerja untuk negara.

"Tentu ini sudah tidak pas, tidak benar," ucap Dede.

Oleh karena itu, imbuh dia, sebagai warga negara yang taat kepada undang-undang, maka setiap pekerja harus memperoleh hak kesejahteraan yang layak, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Ini termasuk tenaga honorer yang bekerja untuk negara.

Baca juga: "Sebaiknya Guru Honorer Diberi THR, Terutama yang Mengabdi Bertahun-tahun"

Permasalahan semacam ini, imbuh Dede, harus segera diselesaikan. Pasalnya, hal ini menyangkut kesejahteraan tenaga honorer yang jumlahnya sangat banyak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dede, pemerintah pun harus menjadikan persoalan kesejahteraan tenaga honorer sebagai prioritas. Sebab, ini menjadi cerminan dukungan pemerintah terhadap sektor sumber daya manusia (SDM).

"Jika pemerintah memiliki sikap untuk memberikan dukungan kepada SDM, apakah itu pendidikan, kesejahteraan, ataupun peningkatan status, kompetensi, saya pikir ini bisa mendorong bangsa kita bergerak," kata Dede.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X