Honorer yang Tak Lulus Tes CPNS Didominasi Tenaga Administrasi

Kompas.com - 04/06/2018, 14:38 WIB
Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja . KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADeputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja .

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, tenaga honorer yang tak lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) didominasi tenaga administrasi.

Itu tampak pada data Kemenpan RB tahun 2013. Pada tahun itu dari 438.590 orang tenaga honorer K-2 yang tak lulus tes CPNS, sebanyak 269.000 atau yang terbanyak adalah tenaga administrasi.

"Artinya dominasi tenaga honorer yang tidak lulus kurang lebih (adalah tenaga) administrasi," ungkap Setiawan dalam rapat gabungan di Gedung DPR MPR, Senin (4/6/2018).

Adapun jumlah guru honorer yang tidak lulus seleksi CPNS mencapai 157.000 orang, dosen 86.000 orang, dan tenaga kesehatan 6.000 orang. Sementara itu, jumlah tenaga penyuluh yang tak lulus seleksi CPNS sekitar 5.000 orang.

Baca juga: Cerita Yasonna soal Keponakan yang Gagal Tes CPNS di Kemenkumham

Setiawan menjelaskan, pada 2013, sekitar 648.000 orang tenaga honorer mengikuti tes CPNS. Dari jumlah itu, 209.000 dinyatakan lulus. 

Ia menyatakan, permasalahan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012, dinyatakan bahwa tenaga honorer yang ada saat itu harus diseleksi satu kali. Menurut Setiawan, rangkaian seleksi sudah selesai.

"Yang saat ini kita berkembang adalah yang tidak lulus saat itu. Secara regulasi pemerintah telah ikuti aturan yang disepakati," sebut Setiawan.

Dalam rapat gabungan tersebut, anggota Komisi I DPR Syarifudin Hasan menyoroti nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS. Menurut dia, harus ada kebijakan untuk mengakomodasi nasib mereka. 

"Harus ada kebijakan politik (untuk) 438.000 tenaga honorer yang belum terakomodir," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Sebab, menurut dia, tenaga honorer tersebut sudah memberikan kontribusi kepada negara. Oleh karena itu, nasib mereka pun harus dipertimbangkan.

Baca juga: Kemendikbud Usulkan 100.000 Guru Honorer Jadi PNS pada 2018

Setiawan juga menyatakan, pihaknya harus kembali melakukan validasi data. Sebab, data tersebut merupakan lima tahun lalu. 

"Karena kita tidak tahu, data kita dari 2013, sekarang ini sudah hampir 5 tahun kemudian. Oleh karena itu, apakah data tersebut masih ada keberadaannya. Kan sudah ada yang beralih profesi, 'meninggal,' dan sebagainya," ungkap Setiawan. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X