Saat Jokowi Menyebut KKP dan Bakamla Mendapat 'Disclaimer' dari BPK...

Kompas.com - 04/06/2018, 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo diapit Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017 di Istana Negara, Senin (4/6/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo diapit Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017 di Istana Negara, Senin (4/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) alias 'disclaimer' atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dua kementerian/ lembaga tahun 2017.

Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Keuangan (LHP) dari BPK ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018) pagi, Presiden Jokowi pun blak-blakan mengenai dua kementerian/ lembaga yang laporan keuangannya dinilai belum akuntabel sesuai standard oleh BPK.

"Yang mendapatkan TMP atau disclaimer menurun. Pada 2016 ada 6 (kementerian/lembaga). 2017 masih ada dua. Itu siapa? Satu, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Dua, Bakamla (Badan Keamanan Laut)," ujar Jokowi di acara tersebut.

"Sekarang harus disebut begitu. Sekarang buka-bukaan saja. Kalau enggak disebut begitu, nanti..," Jokowi tidak melanjutkan kata-katanya.

Baca juga: BPK Temukan Belanja Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan pada Laporan Keuangan 2017

Setelah terdiam sejenak, Jokowi pun mengungkapkan harapannya supaya laporan keuangan seluruh kementerian/ lembaga akuntabel sesuai standard BPK sehingga tidak ada lagi yang masih mendapat opini TMP atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Kita harapkan tahun depan tidak ada lagi yang TMP, syukur tidak ada lagi yang WDP. Syukur-syukur WTP semua. Sekali lagi saya harap jumlah entitas yang WTP bertambah, yang mendapatkan WDP dan TMP hilang," ujar Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meminta kementerian/lembaga yang masih meraih opini WDP dan TMP atas laporan keuangannya terus berbenah diri dengan melakukan terobosan.

Pada penghujung pidatonya, Presiden Jokowi sekaligus mengingatkan supaya kementerian/ lembaga memaksimalkan pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: BPK Temukan Penyimpangan Belanja Pegawai Tahun 2017 Sekitar Rp 19 Miliar

"Saya tak akan pernah bosan mengingatkan agar kita semuanya benar-benar memperbaiki, menjaga, dan benar-benar memaksimalkan pengelolaan uang negara, uang rakyat. Ini adalah tanggung jawab kita terhadap konstitusi dan negara serta pertanggungjawaban kita terhadap rakyat bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengapresiasi naiknya jumlah kementerian/ lembaga yang meraih opini WTP. Diketahui, BPK memberikan opini WTP ke 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Jumlah ini meningkat 7 persen dibandingkan tahun lalu. Diketahui, jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016 yang meraih predikat WTP, yakni berjumlah 74.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X