Kompas.com - 04/06/2018, 06:40 WIB
Masyarakat menggalang petisi penolakan RKUHP yang akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Biidk layar change.orgMasyarakat menggalang petisi penolakan RKUHP yang akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan netizen menandatangani petisi berjudul "KPK DALAM BAHAYA, TARIK SEMUA ATURAN KORUPSI DARI R KUHP!". Hingga pukul 06.08 WIB, Senin (4/6/2018), sebanyak 4.699 telah memberikan dukungannya dalam petisi itu.

Petisi tersebut dikeluarkan oleh Sahabat Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam menyikapi upaya DPR dan Pemerintah yang akan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) pada 17 Agustus 2018 mendatang.

Dalam petisi itu, Sahabat ICW mengungkapkan ada sejumlah substansi yang dapat mengancam eksistensi KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pertama, Jika RKUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," bunyi petisi tersebut.

Baca juga: RKUHP Dinilai Bisa Bunuh KPK Secara Perlahan

Kewenangan KPK telah tercantum dalam Undang-Undang KPK yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP).

Sahabat ICW menganggap jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi. Pada akhirnya, KPK dinilainya hanya akan menjadi "Komisi Pencegahan Korupsi".

Aturan itu juga dianggap kontra produktif dengan kinerja KPK yang telah menyelamatkan uang negara melalui berbagai operasi tangkap tangan dan proses hukum terhadap para koruptor.

"Tidak hanya KPK, akan tetapi Pengadilan Tipikor pun terancam keberadaannya. Selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Maka jika R-KUHP ini disahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri," papar petisi tersebut.

Baca juga: Tiga Pandangan Akademisi Ini Jadi Alasan KPK Tolak Pasal Korupsi dalam RKUHP

Petisi tersebut juga mengungkapkan, sejumlah ketentuan delik korupsi dalam R-KUHP justru menguntungkan koruptor. Sebab, ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam R-KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

"Koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena R-KUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu, pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum," ungkap petisi itu.

Presiden juga dinilai telah ingkar janji dengan poin keempat Nawacita yang menyatakan akan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Selain itu, Pemerintahan Jokowi dan partai politik nantinya akan tercatat sebagai lembaga yang melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Kata Wapres, KPK Sebaiknya Surati DPR, Bukan ke Presiden soal RKUHP

"Oleh karena itu kami mempetisi Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR serta Ketua Umum dari Partai Politik di DPR untuk segera menyelamatkan KPK dari bahaya dengan segera menarik seluruh aturan atau delik korupsi dalam R-KUHP," bunyi petisi itu.

Sahabat ICW juga meminta agar pemerintah dan DPR memprioritaskan pembahasan regulasi atau rancangan undang-undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU Perampasan Aset Hasil kejahatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Nasional
BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

Nasional
Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Nasional
Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Nasional
Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Nasional
Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Nasional
Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Nasional
Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengeroyokan Prajurit TNI-Polri

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengeroyokan Prajurit TNI-Polri

Nasional
Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Nasional
Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X