Kompas.com - 03/06/2018, 22:09 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung Aliansi Nasional Reformasi menilai, sejumlah tindak pidana khusus akan tumpul karena ikut diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satunya tindak pidana korupsi.

Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester mengatakan, bila RKUHP disahkan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi korbannya.

"Secara perlahan iya (membunuh KPK secara perlahan) terutama karena ketidakjelasan perumusan pasal dalam RKUHP sendiri," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Baca juga: Tiga Pandangan Akademisi Ini Jadi Alasan KPK Tolak Pasal Korupsi dalam RKUHP


ICW menilai meski banyak pihak yang mengatakan bahwa RKUHP tidak menggembosi kewenangan KPK, namun hal itu tidak ada yang menjamin. Sebab, semua kembali kepada keputusan pengadilan.

Pengaturan tindak pidana korupsi di RKUHP justru dinilai akan membuat ambiguitas. Pasalnya, ada undang-undang lain yang mengatur tinfak pidana korupsi selain di UU Tipikor.

"Misal pasal 2 UU Tipikor soal kerugian keuangan negara. Di Pasal 687 RKUHP atur hal yang sama cuma bedanya dipenjatuhan sanksi. Sanksi penjaranya sama cuma sanksi dendanya berbeda," kata Lola.

"Nah pertanyaannya kalau ada dua norma atas satu norma yang sama, mana yang akan dipakai. Nah ketika tidak ada ketidakjelasan diskresi penegak hukum akan berperan besar disitu," sambung dia.

Baca juga: Kata Wapres, KPK Sebaiknya Surati DPR, Bukan ke Presiden soal RKUHP

Menurut dia, dengan kondisi itu, maka akan muncul kemungkinan perilaku transaksional yang cenderung koruptif. Koruptor bisa saja kongkalikong agar denda yang dijatuhkan tidak seberat di UU Tipikor.

Selain itu, Aliansi Nasional Reformasi khawatir pengadilan Tipikor mati suri jika delik korupsi masuk dalam RKUHP.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Dengan demikian, jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum.

"Kami enggak mau tindak pidana yang khusus itu disamakan penangananya dengan pencurian, penggelapan dan semacamnya. Jadi itulah kenapa kami bulat suaranya kalau menolak RKUHP," ucap Lola.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X