Aturan Pidana Khusus dalam RKUHP Dinilai Mengabaikan Perspektif Gender - Kompas.com

Aturan Pidana Khusus dalam RKUHP Dinilai Mengabaikan Perspektif Gender

Kompas.com - 03/06/2018, 18:57 WIB
Rapat Panja antara Pemerintah dan DPR terkait RKUHP, di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Rapat Panja antara Pemerintah dan DPR terkait RKUHP, di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menilai, ada persoalan dalam dimasukkannya tindak pidana khusus dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP). Persoalan yang dimaksud terkait perspektif gender dalam penanganan tindak pidana luar biasa.

Analis Gender LBH Masyarakat Arinta Dea mengatakan, di dalam sistem hukum yang corak patriarki masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki R-KUHP yang mengandung unsur pengakuan gender yang kuat.

"Ini berarti hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya," ujar Dea dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (3/6/2018).

Menurut Dea, perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak atas dimasukkannya rumusan tindak pidana khusus dalam RKUHP. Menurut dia, perempuan seringkali dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk terlibat dalam tindak pidana.

Baca juga: Kata Wapres, KPK Sebaiknya Surati DPR, Bukan ke Presiden soal RKUHP

Sebagai contoh, dalam kasus narkotika, perempuan kerap dimanfaatkan untuk menjadi kurir oleh pasangan mereka yang merupakan bagian dari sindikat gelap narkotika.

Komnas Perempuan juga menyatakan, terdapat dugaan kuat adanya unsur perdagangan manusia pada proses rekrutmen perempuan menjadi kurir.

"Dalam kasus terorisme, baru-baru ini kami melihat fenomena perempuan yang melakukan peran aktif sebagai pelaku aksi terorisme. Padahal, sebelumnya perempuan baru sebatas memegang peran pendukung," kata Dea.

Menurut catatan LBH, perempuan yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana umum saja sering mendapat cap buruk karena menyalahi norma yang berlaku di masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana khusus akan memperdalam stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Menurut LBH, rumusan R-KUHP belum menggunakan pendekatan yang sensitif gender dan tidak memperhatikan dimensi gender di dalam terjadinya sebuah tindak pidana.

Baca juga: Jika KUHP Atur Korupsi, KPK Khawatir Kewenangannya Terpangkas

LBH Masyarakat khawatir dimasukkannya tindak pidana khusus dalam R-KUHP akan menghilangkan kemungkinan penegak hukum lebih dalam melihat persoalan khusus perempuan dalam kejahatan luar biasa. Sebab, KUHP adalah legislasi yang bersifat umum.

LBH menyarankan agar tindak pidana khusus tidak dimasukkan dalam R-KUHP. Pemisahan itu dinilai dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi negara untuk melihat elemen perempuan dalam tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang sesungguhnya menjadi korban.


Terkini Lainnya

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Regional
OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

Nasional
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Regional
Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Megapolitan
OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

Nasional
AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

Regional
Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Internasional
Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Regional
Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Megapolitan
Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Megapolitan
Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Regional
Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Nasional
Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Regional
Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Megapolitan
Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Regional

Close Ads X