Pimpinan DPR: Larangan WNI Masuk Israel Konsekuensi Dukung Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, penolakan visa warga negara Indonesia (WNI) oleh Israel tidak perlu menjadi polemik.

Menurut dia, hal itu konsekuensi tindakan Indonesia yang mendukung penuh terwujud kemerdekaan Palestina dan melarang warga Israel masuk ke Indonesia.

"Penolakan visa WNI ini merupakan konsekuensi, dalam kaitan Indonesia yang juga pernah menolak visa warga Israel, dan Indonesia sampai sekarang masih konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," kata Taufik, di Jakarta, Minggu (3/6/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Israel Larang WNI Masuk, KWI Sebut Umat Katolik Dirugikan

Taufik menambahkan, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga tidak perlu adanya pembahasan atau negosiasi mengenai hal ini.

"Kita berharap, penolakan visa WNI oleh Israel ini tidak berpengaruh pada konsistensi kita mendukung kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Taufik menegaskan, penerimaan, penundaan atau bahkan penolakan permohonan visa warga negara lain yang akan berkunjung ke Indonesia merupakan kewenangan negara.

Baca juga: Hikmahanto: Israel Tak Seharusnya Larang WNI Lakukan Wisata Religi

Dia menilai, penolakan visa WNI justru merugikan Israel. Misalnya, dari segi pariwisata, yaitu banyak wisatawan Indonesia berwisata ke Israel.

"Ya memang untuk saat ini warga kita tidak bisa beribadah dan berziarah ke Yerusalem. Tapi, jika dilihat ini Israel melanggar Resolusi PBB yang menyebutkan bahwa Masjid Al Aqsa di Yerusalem merupakan situs suci umat Islam dan warisan dunia seharusnya bisa dikunjungi oleh seluruh orang dari berbagai belahan dunia," ujarnya.

Pemerintah Israel melarang turis Indonesia masuk ke Israel per 9 Juni 2018. Kebijakan itu diterbitkan sebagai bentuk balasan atas pelarangan turis Israel masuk ke Indonesia.

Pemerintah Israel menyebut, turis Indonesia masih bisa masuk ke Israel hingga tanggal 9 Juni 2018.

Baca juga: Hikmahanto: Indonesia Perlu Minta PBB Ingatkan Israel soal Larangan WNI Masuk ke Wilayahnya