Kompas.com - 02/06/2018, 12:24 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi. Fabian Januarius KuwadoAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi yakin pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan rampung bulan Agustus 2018 mendatang.

Taufiqulhadi menyebutnya sebagai kado hari kemerdekaan, mengingat ada di bulan yang sama dengan perayaan kemerdekaan Indonesia.

"Insya Allah, setelah Hari Raya Lebaran bisa kami ketuk serta sudah selesai. Lebih tepat bukan kado Lebaran ya, tapi mungkin kado hari kemerdekaan Indonesia," ujar Taufiqulhadi, dalam acara diskusi, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Menurut Taufiqulhadi, draf RKUHP sebenarnya sudah rampung dibahas. Tapi masih ada beberapa pasal dalam draf yang memerlukan kajian mendalam sekaligus persetujuan dari seluruh fraksi di DPR RI.

Baca juga: KPK Minta Pasal Korupsi Tak Diatur RKUHP, tetapi Khusus seperti UU Antiterorisme

 

Salah satunya, pasal yang mengatur hukuman mati. Ia mengatakan, panitia kerja tetap memasukkan pasal yang memuat hukuman mati di RKUHP.

Namun, hal itu membutuhkan kajian mendalam. Sebab, aturan mengenai hukuman mati di RKUHP disertai klausul pengurangan hukuman apabila terpidana memenuhi syarat.

"Ini juga harus ditanyakan terlebih dahulu kepada fraksi-fraksi terkait pasal-pasal itu," lanjut dia.

Saat ditanya apakah pasal-pasal antikorupsi yang menuai polemik di publik juga terjadi tarik ulur di DPR, Taufiqulhadi membantahnya. Justru pasal-pasal itu dinilai sepi dari kontroversi di internal.

Baca juga: Pemerintah Yakin RKUHP Rampung Agustus

Polemik berpotensi hanya pada pilihan apakah pasal antikorupsi itu berada di RKUHP atau tetap berada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Ya, apa lagi yang mau kami ributkan di situ? Jadi, tidak ada yang disebut berebut pasal korupsi karena pasal yang paling jadi perdebatkan, bukan tentang korupsi, di luar apakah itu lepas dari RKUHP atau tidak sama sekali," ujar dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengundang pakar hukum ke Istana Presiden pada Rabu (28/2) kemarin untuk melakukan diskusi.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X