Golkar Yakin Elektabilitas Airlangga Melejit jika Deklarasi Cawapres bagi Jokowi

Kompas.com - 01/06/2018, 18:48 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto meninjau stan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4/2018). Pemeran yang akan berlangsung hingga 29 April 2018 itu diikuti pelaku industri otomotif Tanah Air dengan menampilkan produk unggulan. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELPresiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto meninjau stan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4/2018). Pemeran yang akan berlangsung hingga 29 April 2018 itu diikuti pelaku industri otomotif Tanah Air dengan menampilkan produk unggulan.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyadari elektabilitas ketua umumnya Airlangga Hartarto belum cukup tinggi sebagai calon wakil presiden 2019.

Namun Golkar yakin, hal itu akan berbeda bila Airlangga segera mendeklarasikan diri sebagai Cawapres bagi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Mungkin karena salah satu faktor (belum deklarasi) itu, ya (jadi elektabilitas belum tinggi)," ujar Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Jumat (1/5/2018).

Baca juga: Genjot Elektabilitas Airlangga, Golkar Pasang 300 Billboard


"Kalau beliau mengekspos seperti yang lain (sebagai Cawapres), wah otomatis elektabiltas beliau secara pribadi maupun Partai Golkar akan ikut terdongkrak," sambung dia

Namun, Lodewijk memahami alasan Airlangga yang belum juga mendeklarasikan diri sebagai Cawapres. Sebab, kata dia, Airlangga tidak ingin mendahului Presiden Jokowi.

"Tetapi kan beliau ini katakan risiko yang harus ditanggung karena beliau adalah pembantu presiden dan beliau paham betul psikologis presiden sehingga beliau menjaga itu," kata dia.

Airlangga masuk dalam bursa Cawapres bagi Jokowi. Golkar mendorong Airlangga bisa maju mendampingi Jokowi.

Hingga saat ini, cawapres bagi Jokowi masih dibahas dalam koalisi. Adapun pendaftaran capres-cawapres pada Agustus 2018.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X