Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Desak PBB Bersikap soal Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

Kompas.com - 31/05/2018, 15:54 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bersikap terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Senin (14/5/2018) lalu.

Pemindahan Kedubes AS dilakukan bertepatan dengan 70 tahun berdirinya negara Israel dan bertepatan dengan peringatan hari pengusiran bangsa Palestina.

"Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas," ujar Retno dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Retno mengatakan, rencana pemindahan kedubes AS ke Yerusalem dinilai melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Baca juga: 33 Negara Ini Diklaim Israel Hadiri Peresmian Kedubes AS di Yerusalem

Selain itu, langkah AS tersebut akan mengancam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Langkah AS ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta mengancam proses perdamaian dan bahkan perdamaian itu sendiri," kata Retno.

Retno mengatakan, sejak mendengar rencana pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem, pada bulan desember 2017, Indonesia terus melakukan pendekatan ke berbagai negara agar tidak mengikuti langkah AS.

Bahkan. Indonesia juga meminta Pemerintah AS untuk membatalkan rencana tersebut.

Indonesia terus melakukan pendekatan ke berbagai negara, termasuk ke AS untuk men-discourage pelaksanaan keputusan tersebut," tuturnya.

Baca juga: Kejar Target Mei, Israel Pangkas Birokrasi Pemindahan Kedubes AS

Keputusan AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv terjadi setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel (6/12/2018).

Guatemala dan Paraguay juga mengikuti Negeri "Paman Sam" dengan berencana memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.

Langkah tersebut menuai kemarahan dari Palestina dan negara Arab, serta negara anggota PBB.

Hingga saat ini, kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak mendapat pengakuan dari komunitas inernasional.

Israel menginginkan keseluruhan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Sedangkan Palestina ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan.

Kompas TV Zuhair Al Shun menilai pembukaan Kedubes Amerika Serikat di Jerusalem merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com