Anas dan Siti Fadilah Bertemu saat Sama-sama Ajukan PK, Apa yang Dibicarakan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum bertemu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Keduanya sama-sama sedang menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Siti Fadilah menjalani persidangan lebih dulu. Setelah persidangan selesai, Siti berpapasan dengan Anas yang sedang menuju ruang sidang.

Siti Fadilah kemudian memanggil Anas dan mengajaknya untuknya bersalaman. Keduanya sempat sama-sama menceritakan masalah hukum yang dihadapi.

Baca juga: KPK Nilai PK Anas Urbaningrum Tak Punya Bukti Baru

"Ya kalau melihat fakta-fakta persidangan, tidak ada yang membuat saya jadi dihukum," ujar Anas kepada Siti.

Demikian juga Siti menceritakan masalah yang dihadapinya dan berupaya untuk memeroleh keadilan melalui permohonan PK.

Anas sempat berpesan agar Siti dengan tabah dan ikhlas menjalani segala proses hukum. Anas mengatakan kepada Siti bahwa ia telah menjalani masa pemidanaan selama 4 tahun.

Anas berharap upaya hukum yang diajukan keduanya dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Sebelum memasuki ruang sidang, Anas dan Siti sempat berfoto bersama.

"Saya ini seharusnya sidang duluan, tapi karena ada yang tua, ya saya mengalah," kata Anas.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum, setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.

Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Krisna menjelaskan, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Baca juga: Dulu Tak Banding, Kini Mantan Menkes Siti Fadilah Ajukan PK

MA mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.

Sementara itu, Siti Fadilah sebelumnya divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 550 juta.

Menurut hakim, Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.