Seperti Ini Pengamanan di Lapas "Super Maximum Security" untuk Teroris

Kompas.com - 31/05/2018, 14:06 WIB
Polisi berjaga dengan latar belakang feri yang membawa dua terpidana mati kasus narkotika kelompok Bali Nine yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tiba Pulau Nusakambangan, Cilacap, Rabu (4/3/2015). AP PHOTO / ACHMAD IBRAHIMPolisi berjaga dengan latar belakang feri yang membawa dua terpidana mati kasus narkotika kelompok Bali Nine yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tiba Pulau Nusakambangan, Cilacap, Rabu (4/3/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan, pihaknya tengah menyelesaikan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karanganyar, Nusakambangan.

Lapas tersebut berkategori super maximum security dan dikhususkan bagi narapidana (napi) terorisme.

Yasonna menjelaskan, ada perbedaan standar pengamanan pada lapas dengan keamanan superketat tersebut.

Salah satunya adalah penempatan satu orang napi di satu sel alias one person one cell.

Baca juga: Lapas Super Maximum Security Karanganyar Ditargetkan Rampung Akhir 2018

Adapun lapas yang sudah menerapkan standar pengamanan superketat saat ini adalah Lapas Pasir Putih. Lapas tersebut kini menampung sekitar 126 napi terorisme.

"Di sana satu orang satu sel, one person one cell. Itu berlapis pengamanannya, baik bloknya maupun sekelilingnya," ujar Yasonna di kantornya di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Ia mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengacak sinyal telepon seluler.

Dengan demikian, napi yang berada di dalam lapas tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.

Baca juga: Kepala BNPT: Napi Teroris di Mako Brimob Belum Tersentuh Program Deradikalisasi

Yasonna menjelaskan, Lapas Karanganyar di Nusakambangan adalah lokasi yang tepat untuk menempatkan napi terorisme.

Pasalnya, lokasinya cenderung jauh dari keramaian sehingga tidak jadi masalah apabila sinyal telepon seluler diacak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X