Soal Eks Koruptor Jadi Caleg, Akbar Tandjung Minta Publik yang Menilai

Kompas.com - 31/05/2018, 11:35 WIB
Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung saat menghadiri Simposium Nasional oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang di UMM Inn, Kota Malang, Selasa (10/4/2018). KOMPAS.com / Andi HartikPolitisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung saat menghadiri Simposium Nasional oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang di UMM Inn, Kota Malang, Selasa (10/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung meyakini publik tak akan memilih calon legislatif yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak melarangnya.

Hal itu disampaikan Akbar menanggapi polemik larangan mantan koruptor menjadi caleg dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Akbar menyarankan KPU tak melarang mantan koruptor menjadi caleg, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana.

Dengan demikian, menurut Akbar, mantan narapidana kasus korupsi pun sedianya bisa mencalonkan diri sebagai caleg

Baca juga: PKPU tentang Pencalonan Pileg Sudah Final, Rabu Dikirimkan ke Kemenkumham

Akbar mengusulkan agar KPU menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih. Ia meyakini pemilih tak akan memilih caleg mantan koruptor.

"Jadi menurut saya pada instansi yang terakhir, ya publik yang akan memilih. Jadi kalau spirit kita untuk memberantas korupsi ya tentu saja publik akan cenderung memilih calon yang tidak pernah terlibat korupsi," kata Akbar saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Menurut Akbat, para mantan terpidana kasus korupsi sudah menjalani hukuman yang diputuskan pengadilan. Dengan demikian, mereka dianggap telah membayar kesalahannya.

"Jadi dengan demikian sebetulnya mereka-mereka diinginkan untuk diperbolehkan (dipilih)," ujar politisi senior Partai Golkar itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X