Pakai Sistem Kecerdasan Buatan, Kominfo Blokir 3.195 Konten Radikal di Medsos

Kompas.com - 31/05/2018, 04:22 WIB
Ilustrasi MashableIlustrasi
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 3.195 konten radikal di sejumlah platform media sosial telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Senin (21/5/2018) lalu.

Ribuan konten tersebut tersaring mesin sensor konten Kemenkominfo dengan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence system.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti di kantornya, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

"Kami menemukan dan memblokir sekitar 3.195 konten yang mengandung radikalisme, terorisme, di berbagai platform media sosial," kata Niken.


Menurut Niken, media sosial saat ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran paham radikalisasi oleh kelompok teroris.

Baca juga: Menkominfo: Kami Sudah Blokir 2.500 Konten Radikal dan Masih Terus Bertambah...

Terlebih, kata dia, sebanyak 53 persen atau sekitar 143 juta penduduk di Indonesia aktif mengakses internet.

"Media sosial dimanfaatkan kelompok radikal, ideologi (radikal) semakin lama semakin cepat menyebar," kata Niken.

Niken khawatir, jika generasi muda terus dibombardir konten radikal maka tidak menutup kemungkinan generasi muda akan terjerumus paham tersebut.

"Berpotensi terinternalisasi paham-paham tersebut," kata Niken.

Oleh karena itu, Niken mengimbau agar khalayak luas lebih banyak mengisi dunia maya atau medsos dengan konten-konten positif.

"Kalau informasi negatif lebih banyak, maka generasi muda kita juga akan negatif. Jadi mari kita gunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal positif," ujar Niken.

"Sehingga energi bangsa ini tidak habis hanya berkutat untuk mengurusi hal-hal negatif seperti radikalisme dan terorisme," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X