Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Artidjo: Rakyat Butuh Caleg Bersih, Bukan Bekas Koruptor

Kompas.com - 30/05/2018, 23:31 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar menilai pencalonan kembali mantan koruptor sebagai calon legislatif dalam pemilu tidaklah elok secara etika.

Menurutnya, rakyat membutuhkan bahan baku pemimpin terbaik sebagai wakilnya di parlemen. Oleh karena itu, calon legislatif haruslah bersih dan tak cacat hukum, bukan bekas koruptor.

"Saya kira hal yang memprihatinkan kalau koruptor itu masih dapat mencalonkan lagi," ujarnya di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (29/5/2018).

Ia menuturkan, Indonesia adalah negara yang besar dengan sumber daya manusia yang berlimpah. Artidjo yakin banyak SDM yang berkualitas dan layak untuk maju sebagai caleg 2019.

Baca juga: Jokowi Minta KPU Telaah Lagi Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg

Oleh karena itu, menurutnya, tak perlu para mantan koruptor dipersilakan maju kembali dalam pemilihan legislatif 2019. Dengan begitu, ia yakin masa depan Indonesia akan lebih baik.

"Secara etika saya kira itu akan lebih baik, akan memberikan prospek masa depan bangsa kita ini sehingga dengan demikian kita bisa menatap masa depan yang lebih baik dan supaya tidak terbebani masa lalu," kata dia.

Artidjo yang dikenal hakim yang ditakuti koruptor karena kerap menambah masa hukuman tidak sepakat bila pelarangan mantan koruptor nyaleg disebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: KPK Dukung KPU Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg 2019

Sebab meski status koruptor, seseorang juga dipenuhi hak-haknya oleh negara misalnya hak sebagai terdakwa dan hak di pengadilan. Namun, setelah proses itu, secara hukum dan sosial kata dia, para mantan koruptor ini telah cacat secara yuridis.

Hal ini lah yang secara etika tidak tepat seorang mantan koruptor kembali mencalonkan kembali sebagai calon pemimpin rakyat di pemilu.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan melarang mantan koruptor untuk maju sebagai caleg 2019. Namun usul itu menuai pro dan kontra, sebagain mendukung, namun sebagian lagi justru menolaknya dengan berbagai alasan.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum tetap pada keputusannya untuk melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai Caleg.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com