Biaya Umrah Rp 14,3 Juta Tak Cukup, Ini yang Dilakukan First Travel

Kompas.com - 30/05/2018, 16:21 WIB
Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel, Direktur Utama Andika Surachman (kedua kanan), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kiri), dan Direktur Keuangan Kiki Hasibuan (kiri) menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi dari JPU di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (21/3). Sidang yang seharusnya mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari penyanyi Syahrini batal dilakukan karena ketidakhadiran Syahrini. Pemanggilan tersebut merupakan kali kedua Syahrini mangkir untuk memberikan kesaksian dalam kasus First Travel. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSOTerdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel, Direktur Utama Andika Surachman (kedua kanan), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kiri), dan Direktur Keuangan Kiki Hasibuan (kiri) menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi dari JPU di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (21/3). Sidang yang seharusnya mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari penyanyi Syahrini batal dilakukan karena ketidakhadiran Syahrini. Pemanggilan tersebut merupakan kali kedua Syahrini mangkir untuk memberikan kesaksian dalam kasus First Travel.

DEPOK, KOMPAS.com - Majelis hakim di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat menjatuhkan vonis penjara 20 tahun kepada Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel Andika Surachman dan vonis 18 tahun penjara kepada istri Andika, Anniesa Hasibuan.

Selain hukuman penjara, Andika dan Anniesa juga diwajibkan membayar denda Rp 10 miliar.

Adapun, Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki divonis penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Ketiganya didakwa dengan pasal terkait tindak pidana pencucian uang.

Sebanyak lebih dari 63.000 orang calon jemaah tidak diberangkatkan umrah ke Tanah Suci dengan kerugian mencapai Rp 905,33 miliar.

Dalam pembacaan vonis, Hakim Ketua Sobandi menyatakan, ketiga bos First Travel mengetahui bahwa biaya paket umrah promo sebesar Rp 14,3 juta yang ditawarkan tidak cukup.

Baca: Bos First Travel Sadar Biaya Rp 14,3 Juta Tak Cukup untuk Umrah

Untuk itu, First Travel memberlakukan sejumlah strategi agar tetap banyak calon jemaah yang tertarik dengan promo umrah yang ditawarkan.

"Sejak tahun 2015 membuka cabang First Travel di Medan, Kuningan (Jakarta Selatan), Jalan TB Simatupang (Jakarta Selatan), Bandung, dan Bali. Tugasnya memasarkan paket umrah dan menerima pendaftaran calon jemaah," kata Sobandi dalam persidangan di PN Depok, Rabu (30/5/2018).

Tidak hanya itu, First Travel juga membentuk jaringan pemasaran di seluruh Indonesia dengan cara membentuk agen kemitraan. Majelis hakim menyebut, ada sekitar 835 agen kemitraan yang berstatus aktif.

First Travel pun menjual franchise atau waralaba ke beberapa kota, antara lain Jakarta, Malang, dan Surabaya. Dengan membayar biaya waralaba Rp 1 miliar, pemegang waralaba berhak merekrut calon jemaah umrah.

Baca juga: Korban First Travel: di Sini Hukuman 20 Tahun, di Akhirat Seumur Hidup

Selain itu, First Travel juga menyebarkan informasi terkait paket umrah promo melalui media sosial maupun brosur dengan tampilan menarik. Isinya antara lain First Travel akan memberangkatkan para calon jemaahnya.

First Travel pun memberangkatkan sejumlah figur publik ke Tanah Suci untuk umrah, dengan syarat harus mengunggah aktivitas umrah di media sosial mereka minimal dua kali sehari. Figur publik tersebut antara lain Syahrini dan Vicky Zhu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X