Kompas.com - 29/05/2018, 23:46 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan posko JOIN, Jokowi-Muhaimin di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (10/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan posko JOIN, Jokowi-Muhaimin di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya beserta PDI-P merupakan penopang utama koalisi pengusung Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat berbuka puasa bersama Fraksi PKB di Masjid Baiturrahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

"Di antara partai pendukung yang paling tinggi penopang elektoral Pak Jokowi hari ini ya PDI-P sama PKB," kata Cak Imin Sapaannya.

Ia mengatakan kontribusi elektoral partainya tersebut tentunya menjadi pertimbanga bagi Jokowi untuk memilih cawapres.

Baca juga: Cak Imin dan Airlangga Saling Doakan Jadi Cawapres Jokowi

Muhaimin menambahkan saat ini elektabilitasnya pun lebih unggul daripada elektabilitas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Karena itu menilai secara elektoral lebih pantas mendampingi Jokowi. Ia pun mengatakan yang terpenting nantinta cawapres Jokowi sebaiknya daro kader partai.

"Tergantung kontribusi kepada elektoral Pak Jokowi. Siapa? Lebih tinggi aku atau Airlangga. Kan lebih tinggi aku. Kalau kontribusi elektoral. Tapi sejauh ini ya, wapres Pak Jokowi semua partai hampir komunikasi ke saya sepakat harus dari kader parpol," lanjut Cak Imin.

Kompas TV Sementara itu, Airlangga tak mau jemawa, meskipun disebut jadi salah satu kandidat Cawapres Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.