KPAI Minta Kemendikbud Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional SMP

Kompas.com - 28/05/2018, 17:43 WIB
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) tingkat SMP.

Hal tersebut disampaikan menanggapi persoalan turunnya nilai ujian nasional SMP tahun ini.

"Menurut saya pelaksanaan UN oleh Kemendikbud perlu dievaluasi, sebab menyiksa anak-anak," kata Retno di Kantor KPAI, Jakarta, 28/5/2018).

Retno mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk ke KPAI, anak-anak SMP mengaku kesulitan dalam mengerjakan soal UN tersebut.


"Laporan yang masuk ke KPAI, ketika itu anak-anak bersaksi soal itu enggak pernah diajari," ucap Retno.

Kemudian, menurut Retno, materi yang dicantumkan dalam soal di tingkat SMP itu sebenarnya merupakan soal untuk tingkat SMA.

Baca juga: Pengumuman UN SMP Hari Ini, Kemendikbud: Ada Penurunan Nilai

Retno melanjutkan, informasi yang beredar di media sosial memang memperlihatkan bahwa susahnya soal SMP memang bukan hoaks. Kesulitan itu nyata dan dihadapi anak-anak SMP yang mengerjakan UNBK.

"Jangan membuat kesimpulan seolah-olah anak tahun ini 'tidak lebih pintar dari tahun sebelumnya'. Jangan ambil kesimpulan seperti itu," ucap Retno.

Selain itu, Retno meminta Kemendikbud untuk tidak menunda-nunda pengumuman hasil UNBK SMP.

"Kalau terjun bebas, ya evaluasi dong. Kalau mayoritas nilainya turun, berarti pemerintah harus berpikir terkait kinerja," ucap Retno.

Sebelumnya, Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir memaparkan, salah satu nilai UN turun akibat adanya perubahan standar dari Low Order Thinking Skill (LOTS) ke High Order Thinking Skill (HOTS).

Ia menegaskan, kementeriannya tak akan menurunkan standar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Menurut Muhadjir, UNBK tahun depan tetap memakai soal dengan acuan standar HOTS.

"Mendikbud bisa saja menurunkan standar, lalu skornya naik semua. Tapi kami tak mau karena ingin membenahi pendidikan," kata Muhadjir.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X