Polri Bakal Tindak Ormas yang Memaksa Minta THR kepada Warga

Kompas.com - 28/05/2018, 16:14 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin (1/1/2018). Malam pergantian tahun baru 2017-2018 berlangsung aman, lancar, dan kondusif. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin (1/1/2018). Malam pergantian tahun baru 2017-2018 berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal memastikan, Polri akan menindak tegas ormas yang memeras masyarakat untuk meminta jatah tunjangan hari raya (THR).

"Tidak boleh ormas meminta sesuatu dengan paksa, misalnya kalau tidak (dikasih) dipecahkan kacanya, kami akan menindak itu," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Iqbal mengatakan, polisi telah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya permintaan THR oleh salah satu ormas. Namun, permintaan itu tak ada unsur paksaan.

foto seSebuah surat berkop Forum Betawi Rempug G.021 Kelapa Gading tersebar di media sosial melalui aplikasi Whatsapp. Dalam surat itu, tertulis bahwa FBR meminta uang Tunjangan Hari Raya.handout foto seSebuah surat berkop Forum Betawi Rempug G.021 Kelapa Gading tersebar di media sosial melalui aplikasi Whatsapp. Dalam surat itu, tertulis bahwa FBR meminta uang Tunjangan Hari Raya.
Untuk mengantisipasi adanya permintaan paksa yang meresahkan masyarakat, Iqbal menuturkan, kepolisian di wilayah akan merangkul ormas.

Tujuannya, memastikan ormas tidak memeras masyarakat atau pihak lain.

Baca juga: Gubernur Anies Imbau Warga Laporkan Ormas yang Minta THR dengan Paksa

"Maka dari itu, kami mendorong kepolisian setempat merangkul dan mengimbau agar tidak ada hal-hal yang bersifat memaksa. Kami akan memproses, kalau memaksa, apalagi ada perbuatan kekerasan di situ," kata dia.

Sebelumnya, beredar surat mengatasnamakan ormas FBR Jakarta Barat memohon untuk bisa mendapatkan THR Idul Fitri kepada perusahaan-perusahaan. Dalam surat tersebut disebutkan edaran telah dilakukan setiap tahunnya.

Namun, Ketua Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Bara H Mudjamil mengatakan, surat edaran permohonan tunjangan hari raya (THR) yang beredar atas nama wilayahnya tidak benar.

Baca juga: Polri Minta Polda Rangkul Ormas agar Tak Minta THR secara Paksa

"Enggak benar. Oknum itu. Saya tidak pernah menyuruh organisasi untuk anggota seperti itu," kata Mudjamil saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/5/2018).

Mudjamil mengatakan, dalam sistem kerja organisasi FBR tidak ada perintah memohon bantuan THR setiap tahunnya. Ia menyebutkan hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan FBR.

Baca juga: Polri: Ada Ormas Memaksa Minta THR, Segera Lapor ke Polisi



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X