Gapensi Minta Kontraktor BUMN Sinergi dengan Swasta

Kompas.com - 28/05/2018, 15:41 WIB
Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa (kanan) usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018).   KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa (kanan) usai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta bersinergi dengan kontraktor swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah.

"Jadi ada sinergi. Jangan BUMN bersinergi dengan anak BUMN, tapi dengan swasta. Itu harapan kami," ujar Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Sinergi itu diharapkan dapat terjalin misalnya dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah di daerah.

"Kami meminta supaya para (kontraktor) BUMN dalam rangka melaksanakan pekerjaan infrastruktur ini bersinergi dengan pengusaha yang ada di daerah," kata dia.


Tak cuma itu, Gapensi juga meminta pemerintah segera merealisasikan rencana pembatasan proyek infrastruktur dengan nilai pembiayaan tertentu.

Misalnya proyek infrastruktur dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 100 juta tak bisa diambil oleh kontraktor plat merah.

Baca juga: Bertemu JK, Gapensi Ingin Lebih Dilibatkan dalam Proyek Pemerintah

"Insya allah Pak Wapres (Jusuf Kalla) akan menyampaikan lagi kepada Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) supaya mengimplenetasikan nilai tersebut," kata dia.

Tujuannya, agar para kontraktor swasta bisa ikut terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang selama ini dimonopoli kontraktor BUMN.

"Supaya memberikan kesempatan kepada pengusaha swsata dan daerah," kata Andi.

Sebab, selama ini diketahui dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya 1 persen yang dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

"147 ribu pelaku kontruksi (swasta) ada pada posisi 1 persen saja. 1 persen loh pengusaha besar (swasta)," kata dia.

Padahal, soal kemampuan mengerjakan suatu proyek infrastruktur, kontraktor swasta juga tak kalah dengan kontraktor BUMN.

"Bisa dong, kita juga mampu, kenapa enggak. Cuman memang kualifikasi untuk kelas itu kan didominasi BUMN, itu yang kepengin kita ubah dalam pangsa pasar itu," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X