Ini Penjelasan Sri Mulyani soal Gaji Pengarah BPIP - Kompas.com

Ini Penjelasan Sri Mulyani soal Gaji Pengarah BPIP

Kompas.com - 28/05/2018, 13:12 WIB
Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir.KOMPAS/SIGID KURNIAWAN Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) tidak seluruhnya merupakan gaji.

Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

"Sisanya dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambah dia.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta

Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri.

"Kan ada transport untuk kegiatan mereka tiap hari ke kantor. Namun, kalau mereka pergi ke luar kota itu ada sendiri," ujarnya.

Selain itu, masih ada juga asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang masing-masing besarannya Rp 5 juta.

Menurut Sri Mulyani, skema hak keuangan seperti ini sama saja dengan pimpinan kementerian dan lembaga lain.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Saat ditanya kenapa komponen hak keuangan itu tidak dirinci dalam Peraturan Presiden, Sri Mulyani mengaku akan melihatnya lagi.

"Perpres biasanya hak keuangan saja. Nanti di dalamnya ada... saya mungkin akan lihat rinciannya," kata dia.

Hak keuangan pimpinan BPIP ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu.

Dengan Perpres itu, maka Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Baca juga: PDI-P: Bu Mega Tidak Pernah Minta Gaji ke Pemerintah

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain pengadilan bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.


Terkini Lainnya

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi 'Gimmick' untuk Dongkrak Suara

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Nasional
Solar Langka, Petambak Perempuan Dipasena Datangi Polsek Rawajitu Lampung

Solar Langka, Petambak Perempuan Dipasena Datangi Polsek Rawajitu Lampung

Regional
Kenali Spamming Email, Modus Baru Bobol Kartu Kredit

Kenali Spamming Email, Modus Baru Bobol Kartu Kredit

Megapolitan
Ahok Diperkirakan Bebas pada Januari 2019

Ahok Diperkirakan Bebas pada Januari 2019

Megapolitan
Demo Hari Antikorupsi Ricuh, Mahasiswa  Bentrok dengan Polisi dan Pegawai Kejaksaan

Demo Hari Antikorupsi Ricuh, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi dan Pegawai Kejaksaan

Regional
Bayi Laki-laki Ditemukan dalam Kantong Plastik Hitam

Bayi Laki-laki Ditemukan dalam Kantong Plastik Hitam

Megapolitan
Modus Pencuri Spesialis Rumah Mewah, Pura-pura Jadi Teman Pemilik Rumah

Modus Pencuri Spesialis Rumah Mewah, Pura-pura Jadi Teman Pemilik Rumah

Megapolitan
Aria Bima: Kalau Masih Ada, Soeharto Pun Akan Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Aria Bima: Kalau Masih Ada, Soeharto Pun Akan Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Natal, Ahok Akan Dapat Remisi 1 Bulan

Natal, Ahok Akan Dapat Remisi 1 Bulan

Megapolitan
Jadi Saksi, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu Apapun soal DOKA

Jadi Saksi, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu Apapun soal DOKA

Nasional
Fakta di Balik Perjalanan 9 Jam KA Argo Parahyangan, Penumpang Lapar, Main Games, hingga Ganti Bus

Fakta di Balik Perjalanan 9 Jam KA Argo Parahyangan, Penumpang Lapar, Main Games, hingga Ganti Bus

Regional
Protes 'Carpool' Komersial, Sopir Taksi Korsel Bakar Diri hingga Tewas

Protes "Carpool" Komersial, Sopir Taksi Korsel Bakar Diri hingga Tewas

Internasional
Petugas Bersihkan Atap Rasuna Garden Food Street yang Lepas

Petugas Bersihkan Atap Rasuna Garden Food Street yang Lepas

Megapolitan
Merkava IV, Salah Satu Tank Paling Mematikan di Dunia Buatan Israel

Merkava IV, Salah Satu Tank Paling Mematikan di Dunia Buatan Israel

Internasional
Luapan Air Kali Bangka Sebabkan Jalan Pasar Buncit Terendam Banjir

Luapan Air Kali Bangka Sebabkan Jalan Pasar Buncit Terendam Banjir

Megapolitan

Close Ads X