Megawati Digaji Rp 112 Juta, Lebih Besar dari Gaji Presiden

Kompas.com - 28/05/2018, 11:29 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam. IstimewaPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.comMegawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112 juta per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila ( BPIP).

Sementara itu, delapan anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.

Hak keuangan tersebut lebih besar dari pendapatan Presiden hingga kepala lembaga negara.

Presiden dan Wakil Presiden RI menerima gaji sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.


Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta

Dalam Pasal 2 UU tersebut, tercantum bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan. 

Baca juga: Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Dengan demikian, besarnya gaji pokok Presiden setiap bulannya adalah enam kali besaran gaji tersebut, yaitu Rp 30.240.000.

Sementara gaji pokok Wakil Presiden setiap bulan adalah empat kali dari besaran gaji tersebut, yakni Rp 20.160.000.

Adapun besarnya tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap bulan diatur dalam Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001, yaitu sebesar Rp 32.500.000 untuk Presiden dan Rp 22.000.000 untuk Wakil Presiden.

Baca juga: PDI-P: Bu Mega Tidak Pernah Minta Gaji ke Pemerintah

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo, misalnya, menerima penghasilan Rp 62.740.030 per bulan. Sementara Wapres Jusuf Kalla setiap bulan mendapat Rp 42.160.000.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla Pada 2020 akan Lebih Mudah

Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla Pada 2020 akan Lebih Mudah

Nasional
Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim, Habiburokhman: Ada Nama Prabowo-nya Pasti Bagus

Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim, Habiburokhman: Ada Nama Prabowo-nya Pasti Bagus

Nasional
Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Nasional
KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Nasional
Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Nasional
Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Nasional
Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Nasional
Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Nasional
Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Nasional
Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Nasional
Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

Nasional
Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Nasional
Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X