Habibie dan Pilpres 2019

Itulah kenapa, kata dia, para founding fathers Indonesia menyepakati konsep negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama.

Sehingga, seluruh perilaku dari orangnya hingga aturan yang mengikutinya tidak boleh bertentangan dengan moral agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tak hanya soal dasar pendirian negara, dalam wawancara lengkap yang akan tayang pada Senin, 28 Mei 2019 pukul 8 malam, di KompasTV dalam program AIMAN, Habibie juga bicara tentang kondisi politik menjelang pemilu 2019.

Pada Pilpres 2014, masyarakat Indonesia terpolarisasi dalam dua kubu yaitu kubu Jokowi dan Prabowo. Saat ini menjelang Pilpres 2019, masyarakat kembali terkelompok menjadi kubu Jokowi dan #2019GantiPresiden.

“Hal yang wajar,” kata Habibie.

Setiap demokrasi, menurut Habibie, menyaratkan perbedaan. Selama tidak melanggar hukum, perbedaan adalah sah dalam demokrasi.

Sosok kunci peralihan reformasi

Habibie adalah salah satu sosok yang berperan penting dalam era peralihan reformasi. Ia paling banyak mengetahui seluk beluk, tantangan, bahkan ancaman di tahun 1998 saat menjelang maupun setelah Soeharto lengser.

Saat memegang tampuk kekuasaan dari tangan Soeharto, ia membalikkan secara drastis situasi otoriarian ala Orde Baru. Ia memutuskan pemisahan Polri dan ABRI, membuka ruang bagi undang-undang yang menguatkan peran masyarakat sipil, salah satunya adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang itu menempatkan pers yang sebelumnya berada di bawah ketiak pemerintah menjadi pers yang independen.

Di bidang ekonomi, Habibie mencabut seluruh perusahaan kroni orde baru, termasuk yang bercokol di BUMN dan Koperasi ABRI.

Di bidang hukum, ia mendorong penyelesaian kasus Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2. Ini kemajuan luar biasa. Meski kasus-kasus itu belum juga tuntas penyelesaiannya hingga sekarang, namun Habibie membuka ruang bagi penyelidikan atas terduga pelaku yang notabene adalah negara.

Orde Baru tidak mungkin membuka peluang itu. Sebut saja, misalnya, kasus Malari, Tanjung Priok, dan Talangsari yang justru dilindungi pemerintah Orde Baru atas nama stabilitas nasional.

Saya  adalah orang yang termasuk merasakan bagaimana sulitnya berpendapat saat orde baru dan bagaimana sulitnya berdemo sebelum terjadinya reformasi kala itu. Posisi saya, saat reformasi berada di Bandung, Jawa Barat.

Hanya dalam waktu 17 bulan, Habibie mengubah semua situasi itu. Ini sebuah lompatan besar reformasi.