Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/05/2018, 11:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Apa kaitan Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie dengan Pilpres 2019?

Awalnya, staf Habibie yang sudah puluhan tahun bersama dengan Habibie mengatakan pada saya, Habibie hanya mau diwawancara seputar isu 20 tahun reformasi.

Tetapi saat wawancara, Habibie berkenan menjawab pertanyaan saya terkait konteks kekinian yaitu Pilpres 2019..

Ia malah antusias menjawab seputar Pilpres 2019.

Rumah tak “angker” dan ribuan buku

Saya datang ke rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Rumahnya sungguh sunyi. Sejumlah anggota Paspampres tampak berjaga di sudut-sudut rumah. Suasana rumah itu tidak se-“angker” rumah pejabat yang pernah menduduki kursi pucuk pimpinan tertinggi di Indonesia.

Saya masuk lebih dalam ke rumah Habibie. Rumah itu besar dan sangat asri. Kolam ikan Koi yang indah namun terlihat sederhana berada di sejumlah sisi rumah.

Saya menemui Habibie di perpustakaan pribadinya, sebuah ruangan yang memiliki luas sekitar 150 meter persegi, dua lantai. Rak-rak di sepanjang dinding penuh dengan ribuan buku.

Ada hal menarik yang saya lihat dalam barisan buku-buku itu. Awalnya saya berpikir, buku bacaan salah satu orang paling jenius yang pernah dimiliki oleh Indonesia dan berkutat di bidang industri maju adalah buku-buku yang selalu terkait dengan teknologi. Ternyata saya salah.

Deretan buku yang saya lihat di sana adalah buku-buku daerah. Ada banyak buku kamus bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan lainnya. Ada juga buku-buku tentang kebudayaan daerah seperti Jawa Kuno dan asal-usul Danau Toba.

Indonesia bukan negara agama

Saya tanyakan hal ini kepada Habibie.

“Kekayaan alam dan budaya Indonesia, tidak habis dipelajari,” kata dia.

Dengan rendah hati ia berujar bahwa ia belum terlalu banyak tahu soal kebudayaan di seluruh Indonesia.

Dengan gayanya yang khas kemudian ia menegaskan pada saya bahwa tidak selayaknya Indonesia memiliki paham sebagai negara agama. Sebab, budaya di Indonesia telah lebih dahulu ada sebelum agama datang di Indonesia.

Itulah kenapa, kata dia, para founding fathers Indonesia menyepakati konsep negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama.

Sehingga, seluruh perilaku dari orangnya hingga aturan yang mengikutinya tidak boleh bertentangan dengan moral agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tak hanya soal dasar pendirian negara, dalam wawancara lengkap yang akan tayang pada Senin, 28 Mei 2019 pukul 8 malam, di KompasTV dalam program AIMAN, Habibie juga bicara tentang kondisi politik menjelang pemilu 2019.

Mantan Presiden BJ Habibie ketika memberikan orasi dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2013 di Manado.KOMPAS.com/Ronny Buol Mantan Presiden BJ Habibie ketika memberikan orasi dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2013 di Manado.

Pada Pilpres 2014, masyarakat Indonesia terpolarisasi dalam dua kubu yaitu kubu Jokowi dan Prabowo. Saat ini menjelang Pilpres 2019, masyarakat kembali terkelompok menjadi kubu Jokowi dan #2019GantiPresiden.

“Hal yang wajar,” kata Habibie.

Setiap demokrasi, menurut Habibie, menyaratkan perbedaan. Selama tidak melanggar hukum, perbedaan adalah sah dalam demokrasi.

Sosok kunci peralihan reformasi

Habibie adalah salah satu sosok yang berperan penting dalam era peralihan reformasi. Ia paling banyak mengetahui seluk beluk, tantangan, bahkan ancaman di tahun 1998 saat menjelang maupun setelah Soeharto lengser.

Saat memegang tampuk kekuasaan dari tangan Soeharto, ia membalikkan secara drastis situasi otoriarian ala Orde Baru. Ia memutuskan pemisahan Polri dan ABRI, membuka ruang bagi undang-undang yang menguatkan peran masyarakat sipil, salah satunya adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang itu menempatkan pers yang sebelumnya berada di bawah ketiak pemerintah menjadi pers yang independen.

Di bidang ekonomi, Habibie mencabut seluruh perusahaan kroni orde baru, termasuk yang bercokol di BUMN dan Koperasi ABRI.

Di bidang hukum, ia mendorong penyelesaian kasus Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2. Ini kemajuan luar biasa. Meski kasus-kasus itu belum juga tuntas penyelesaiannya hingga sekarang, namun Habibie membuka ruang bagi penyelidikan atas terduga pelaku yang notabene adalah negara.

Orde Baru tidak mungkin membuka peluang itu. Sebut saja, misalnya, kasus Malari, Tanjung Priok, dan Talangsari yang justru dilindungi pemerintah Orde Baru atas nama stabilitas nasional.

Saya  adalah orang yang termasuk merasakan bagaimana sulitnya berpendapat saat orde baru dan bagaimana sulitnya berdemo sebelum terjadinya reformasi kala itu. Posisi saya, saat reformasi berada di Bandung, Jawa Barat.

Hanya dalam waktu 17 bulan, Habibie mengubah semua situasi itu. Ini sebuah lompatan besar reformasi.

Presiden sipil atau militer?

Seperti saya tulis di atas, awalnya saya tidak diperkenankan untuk bertanya soal Pilpres 2019. Namun, saya nekat bertanya. Saya bersiap, jika ada mimik tertentu yang berubah dari air muka Habibie, saya akan mengalihkan pertanyaan ke soal lain.

Tapi, ternyata Habibie sangat antusias dengan topik Pipres 2019. Termasuk ketika saya bertanya mana yang ia pilih, presiden dari kalangan sipil atau (eks) militer?

Ia menjawab lugas. Jawaban yang tidak terduga.

Ah, biarlah jawaban Habibie saya simpan dalam program AIMAN malam ini agar Anda mendapat konteksnya secara utuh.

Saya Aiman Witjaksono.
Salam.

Kompas TV Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie tak mengkhawatirkan persaingan politik di dalam negeri.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Nasional
Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Nasional
Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Nasional
Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Nasional
Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana 'Reshuffle' Disebut Berhenti dan Skenario 'All Jokowi's Men' Terealisasi

Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana "Reshuffle" Disebut Berhenti dan Skenario "All Jokowi's Men" Terealisasi

Nasional
Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Nasional
Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Nasional
Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice' Brigadir J

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice" Brigadir J

Nasional
Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Nasional
Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Nasional
Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.