Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Kompas.com - 28/05/2018, 07:31 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel Giri Ramanda N Kiemas (kanan) saat menghadiri Konsolidasi Organisasi Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/9/2017). Rapat Konsolidasi Internal tersebut membahas persiapan PDIP dalam pemenangan Pilkada Serentak di Sumsel tahun 2018. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama/17 ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel Giri Ramanda N Kiemas (kanan) saat menghadiri Konsolidasi Organisasi Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/9/2017). Rapat Konsolidasi Internal tersebut membahas persiapan PDIP dalam pemenangan Pilkada Serentak di Sumsel tahun 2018. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama/17
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah meminta kementerian terkait untuk memberi penjelasan ke publik mengenai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).

"Agar berita tentang gaji pimpinan BPIP yang saat ini menjadi diskursus publik ini tidak bias kemana-mana, saya meminta kementerian terkait, dalam hal ini Mensesneg, Menteri PAN/RB, dan terutama Menteri Keuangan agar segera memberikan penjelasan kepada publik secara obyektif dan proporsional," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).

Baca juga: PDI-P: Bu Mega Tidak Pernah Minta Gaji ke Pemerintah

Dengan Perpres tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menerima gaji 112.548.000 per bulan.


Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta

Basarah meyakini, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tidak mungkin dibuat tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Wakil Ketua MPR ini meminta menteri terkait untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi terjadi kesalahpahaman di publik.

"Penjelasan menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi ancaman ideologi-ideologi trans-nasional yang sedang beroperasi di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Basarah pun memastikan, Megawati tidak pernah memikirkan masalah gaji saat bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Ia meyakini prinsip yang sama juga berlaku bagi anggota dewan pengarah lainnya, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X