Kontras Minta Aparat Hati-hati Jalankan UU Antiterorisme

Kompas.com - 26/05/2018, 16:40 WIB
Bus polisi yang mengangkut tahanan teroris memasuki Rutan Negara Gunung Sindur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (20/5). Sebanyak 58 tahanan kasus terorisme dipindah dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, ke Rutan Negara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, karena masih menjalani proses peradilan dan belum berkekuatan hukum tetap. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/kye/18 ARIF FIRMANSYAHBus polisi yang mengangkut tahanan teroris memasuki Rutan Negara Gunung Sindur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (20/5). Sebanyak 58 tahanan kasus terorisme dipindah dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, ke Rutan Negara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, karena masih menjalani proses peradilan dan belum berkekuatan hukum tetap. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/kye/18
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator KontraS Yati Andriyani meminta aparat penegak hukum berhati-hati dalam menjalankan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan.

"Prinsip kehati–hatian dalam menggunakan UU ini harus dikedepankan mengingat dalam RUU ini terdapat sejumlah pasal yang memberikan sejumlah diskresi kepada penegak hukum secara khusus," kata Yati dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/5/2018).

Sejumlah diskresi yang dimaksud antara lain penyadapan tanpa izin pengadilan, penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari, hingga pemidanaan terhadap orang orang yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris dan melakukan penghasutan.

Menurut Yati, prinsip kehati-hatian ini dilakukan dengan tetap mengedepankan proporsionalitas, legalitas dan akuntabilitas.

Baca juga: 2002-2017, Hampir Semua Kasus Terorisme di Indonesia Berhasil Diungkap

"Pendekatan eksesif dalam pemberantasan terorisme dikhawatirkan akan semakin memproduksi rantai kekerasan, melemahkan langkah-langkah kontra terorisme dan upaya-upaya deradikalisasi," ucap Yati.

Yati mengingatkan, UU Antiterorisme hanya salah satu instrumen dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Sebab, persoalan atau latar belakang tindakan terorisme bersifat kompleks, sehingga multi pendekatan dalam menanggulangi terorisme harus dilakukan, khususnya pendekatan pendekatan preventif dan mitigatif.

Dalam hal ini termasuk diantaranya pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mengefektikan sinergi seluruh lembaga negara terkait dalam penanganan terorisme, dengan tetap mendasarkan pada kewenangan masing-masing lembaga dan sesuai koridor hukum dan jaminan HAM



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Nasional
UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X