BNPT: Penyadapan Tak Akan Jadi Alat Bukti Utama untuk Tangkap Teroris

Kompas.com - 25/05/2018, 21:12 WIB
Petugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIPetugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan Terorisme BNPT RI Brigjen (Pol) Hamli mengatakan, penangkapan dan penahanan terduga maupun tersangka teroris dilakukan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.

“Nanti penyidik itu yang tahu, temen-teman dari Densus (Detasemen Khusus 88) yang tahu itu. Dua alat bukti yang sah cukup keterangan saksi atau alat bukti lain yang ada di situ,” tutur Hamli di Hotel Cemara 2, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Ketua Pansus: UU Antiterorisme Perkuat Kelembagaan BNPT

Kendati demikian, kata Hamli, Densus 88 tidak akan menjadikan bukti penyadapan sebagai alat bukti utama dalam melakukan penindakan terorisme.

“Teman-teman Densus (Datasemen Khusus 88) menjadikan alat bukti sadap karena itu akan menjadikan petunjuk dari Densus biasanya. Tapi itu (hasil sadapan) tidak dijadikan alat bukti kecuali tidak ada lagi,” tutur dia.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) yang baru saja disahkan menjadi undang-undang mengatur ketentuan tentang pelaksanaan penangkapan terduga teroris dan penahanan tersangka.

Baca juga: Penyidik Kini Bisa Sadap Terduga Teroris Tanpa Izin Pengadilan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

UU Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Dalam UU tersebut, penyidik kepolisian kini bisa melakukan penyadapan kepada terduga teroris tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31A UU Antiterorisme yang bunyinya, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga: Ini Hak-hak Korban Aksi Teroris yang Diatur UU Antiterorisme

Setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 31A ini merupakan pasal baru yang disisipkan antara pasal 31 dan pasal 32.

Tak hanya itu, dalam UU yang baru, penyidik juga punya waktu lebih lama untuk melakukan penyadapan.

Pasal 31 ayat (3), izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Baca juga: 270 Hari, Masa Penahanan Tersangka Teroris hingga Dibawa ke Pengadilan

Sementara di UU yang lama, izin penyadapan paling lama berlaku 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Di pasal 31 ayat (4) juga ditegaskan, hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.

Sementara di pasal 31 ayat (5), penyadapan juga wajib dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika.

Kompas TV Selain Dwi Cahyo, satu jenazah terduga teroris lainnya juga dimakamkan bersebelahan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

Nasional
Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Nasional
UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

Nasional
UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

Nasional
Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Nasional
Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Nasional
RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

Nasional
MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

Nasional
Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

Nasional
Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.