UU Antiterorisme Tak Cukup untuk Antisipasi Gerakan Radikalisme

Kompas.com - 25/05/2018, 20:51 WIB
Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirCendekiawan muslim, Azyumardi Azra Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Ayzumardi Azra menilai Undang-undang Antiterorisme yang baru disahkan, memperkuat sisi pencegahan terkait gerakan radikal.

Kendati demikian, untuk mengantisipasi tumbuhnya benih-benih terorisme, regulasi tidaklah cukup. Negara dianggap perlu mendeteksi keberadaannya di bangku sekolah.

“Itu harus sejak lebih awal waktunya, mungkin sejak tingkat SMA, Perguruan Tinggi, itu harus dilakukan program-program (deradikalisasi),” kata Azyumardi di sela-sela acara seminar di Hotel Cemara 2, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Kementerian/Lembaga Diminta Deteksi Pegawai yang Anut Paham Radikal

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan, radikalisme di kalangan perguruan tinggi cukup tinggi.

Bahkan, menurutnya, dunia pendidikan saat ini tidak menekankan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga mudah terpengaruh paham-paham radikal.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dianggap menjadi pihak yang tepat untuk menanggulanginya.

Baca juga: Menkominfo: Kami Sudah Blokir 2.500 Konten Radikal dan Masih Terus Bertambah...

“BNPT punya peran yang lebih jelas. Nggak mungkin kalau densus (Datasemen Khusus 88) dengan masuk ke kampus, jelas nggak bisa,” kata dia.

Azyumardi melanjutkan, BNPT dapat bekerja sama dengan pimpinan universitas dan lembaga-lembaga kemahasiswaan untuk menangkal radikalisme di perguruan tinggi. Salah satunya lewat forum rektor Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Nasional
Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Nasional
Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Nasional
Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Nasional
Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Nasional
Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Nasional
Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Nasional
Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X