Kompas.com - 25/05/2018, 18:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menolak apabila kebijakan pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 'plus-plus' bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan disebut bermuatan politik.

Asman menegaskan bahwa kebijakan itu murni didasarkan pada kajian dan evaluasi mendalam.

Untuk THR dan gaji-13 khusus untuk PNS, TNI dan Polri misalnya. Pemerintah melihat kinerja mereka selama awal pemerintahan sangat baik.

"Kami melihat di dua dan tiga tahun belakangan ini, kinerja ASN itu luar biasa. Peningkatan akuntabilitas dipersentasikan dalam nilai LAKIP, hasil evaluasi meningkat. Jadi wajar kalau kita beri apresiasi," ujar Asman saat dijumpai di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: INFOGRAFIK: Rincian THR PNS dan Pegawai Lembaga Nonstruktural

Sementara, THR bagi pensiunan yang baru dilaksanakan tahun 2018 ini, Asman mengatakan, pemerintah melihat tingkat ekonomi pensiunan PNS, TNI dan Polri sangat rentan sehingga layak untuk dibantu.

Bantuan berupa THR merupakan bentuk apresiasi dari negara terhadap mereka yang pernah berjasa bagi pembangunan di Indonesia.

"Bayangkan yang eselon I itu. Begitu dia pensiun, kayak Pak Moeldoko misalnya. Beliau kan jenderal, begitu pensiun langsung drastis pendapatannya turun," ujar Asman.

"Jadi wajarlah kita beri apresiasi sebagai anak bangsa, mereka yang sudah banyak berjasa bagi Republik ini mendapat THR setahun sekali dari pemerintah. Jadi dari sisi itu saja kami lihat," lanjut dia.

Baca juga: Dapat THR, Pensiunan PNS Merasa Pengabdiannya Dihargai

Diberitakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap ada motif politik secara implisit dalam pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Hari Raya ( THR) serta Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan.

Menurut Fadli Zon, hal itu juga biasa dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya saat tahun politik.

"Jadi kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik, lah, biasa. Saya kira pemerintahan-pemerintahan yang lalu juga melakukan hal yang sama," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Ia mengatakan, setiap perpres semestinya mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dalam perpres tersebut, Fadli belum melihat melihat pertimbangan tersebut.

Kompas TV Presiden menyetujui usulan Menpan-RB untuk menambah tunjangan lain dalam tunjangan hari raya (THR).

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

Nasional
Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Nasional
Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Nasional
Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.