UU Antiterorisme Atur Tersangka dan Terduga Teroris Harus Diperlakukan Manusiawi

Kompas.com - 25/05/2018, 16:06 WIB
Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( RUU Antiterorisme) yang baru saja disahkan menjadi undang-undang mengatur ketentuan tentang pelaksanaan penangkapan terduga teroris dan penahanan tersangka.

Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i menuturkan bahwa dalam penangkapan dan penahanan, seorang terduga teroris maupun tersangka harus diperlakukan secara manusiawi.

Baca juga: WNI yang Ikut Pelatihan Terorisme di Luar Negeri Bisa Dipidana

"Menambah ketentuan bahwa dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan tersangka pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung prinsip HAM," ujar Syafi'i saat Rapat Paripurna ke 26 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

"Terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia," kata dia.

Pasal 25 ayat (7) UU Antiterorisme menyatakan, pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Sementara pasal 28 ayat (3) menyebut pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

UU Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5/2018). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X