Polisi Punya Waktu 21 Hari untuk Tangkap dan Tetapkan Terduga Teroris Jadi Tersangka

Kompas.com - 25/05/2018, 16:02 WIB
Tim Densus 88 meninggalkan rumah terduga teroris di Jalan Gempol Kunciran, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELITim Densus 88 meninggalkan rumah terduga teroris di Jalan Gempol Kunciran, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi kini memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya.

Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan pemerintah dan DPR, Jumat (25/5/2018).

Pasal 28 ayat (1) UU Antiterorisme mengatur, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindakan pidana terorisme berdasarkan bukti penerimaan yang cukup untuk waktu paling lama 14 hari.

Baca juga: Langgar HAM Saat Tangkap dan Tahan Terduga Teroris, Penyidik Bisa Dipidana

Pasal 28 ayat (2) mengatur, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk waktu 7 hari kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Dengan demikian, terduga teroris bisa ditahan selama 21 hari sebelum penyidik memutuskan untuk menaikkan statusnya sebagai tersangka atau membebaskannya.

Kendati demikian, pasal 28 ayat (3) mengatur, penangkapan terduga teroris harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Baca juga: Penyidik Kini Bisa Sadap Terduga Teroris Tanpa Izin Pengadilan

Apabila penyidik melanggar ketentuan ayat (3), maka dapat dipidana sesuai Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, di UU yang lama, penyidik hanya mempunyai waktu 7x24 jam atau 7 hari untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris dan menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya.

Tak ada juga aturan bahwa penyidik harus menjunjung tinggi HAM.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X