Ini yang Harus Disiapkan Imigrasi Sebelum Masa Berlaku Paspor 10 Tahun

Kompas.com - 25/05/2018, 14:13 WIB
Paspor Indonesia.KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANA Paspor Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan akan melakukan kajian terkait masa berlaku paspor yang diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Ada sejumlah aspek yang dikaji Ditjen Imigrasi sebelum akhirnya menjadi keputusan.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menjelaskan, kajian tersebut antara lain terkait regulasi. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga harus melakukan perubahan pada sistem, alat, dan aplikasi yang harus diubah pengaturannya dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

"Harus dikaji juga bagaimana orang yang saat ini sudah telanjur punya paspor (dengan masa berlaku) 5 tahun harus punya hak yang sama," ungkap Agung ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (25/5/2018).

Agung menyebut, kajian pun perlu dilakukan terkait perlakuan terhadap paspor yang lama. Ditjen Imigrasi juga bisa mempertimbangkan opsi penerbitan paspor dengan masa berlaku 5 atau 10 tahun.

Baca juga: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina Sudah Terapkan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun

Kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh Filipina. Ini khususnya terkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

Tidak hanya itu, bisa saja ada masyarakat yang tidak memerlukan paspor dengan masa berlaku yang lama atau di atas 5 tahun. Terakhir, Ditjen Imigrasi pun harus melakukan sosialisasi ke seluruh dunia agar paspor dapat diterima.

"Sosialisasinya apakah lewat perwakilan, atau kedutaan besar kita panggil, ini masih harus dikaji supaya paspor bisa diterima di seluruh dunia," jelas Agung.

Terkait periode rampungnya kajian hingga terbit sebagai keputusan, Agung mengaku pihaknya menargetkan dapat selesai seluruhnya sebelum tahun 2019. Namun demikian, ini tergantung pada dinamika politik ke depan.

"Target maksimal 2019, tapi tergantung dinamika politik. Pemerintahan baru nanti bisa saja kebijakannya berubah lagi," tutur Agung.



Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X