Ini yang Harus Disiapkan Imigrasi Sebelum Masa Berlaku Paspor 10 Tahun

Kompas.com - 25/05/2018, 14:13 WIB
Paspor Indonesia. KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANAPaspor Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan akan melakukan kajian terkait masa berlaku paspor yang diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Ada sejumlah aspek yang dikaji Ditjen Imigrasi sebelum akhirnya menjadi keputusan.

Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menjelaskan, kajian tersebut antara lain terkait regulasi. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga harus melakukan perubahan pada sistem, alat, dan aplikasi yang harus diubah pengaturannya dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

"Harus dikaji juga bagaimana orang yang saat ini sudah telanjur punya paspor (dengan masa berlaku) 5 tahun harus punya hak yang sama," ungkap Agung ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (25/5/2018).

Agung menyebut, kajian pun perlu dilakukan terkait perlakuan terhadap paspor yang lama. Ditjen Imigrasi juga bisa mempertimbangkan opsi penerbitan paspor dengan masa berlaku 5 atau 10 tahun.

Baca juga: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina Sudah Terapkan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun

Kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh Filipina. Ini khususnya terkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

Tidak hanya itu, bisa saja ada masyarakat yang tidak memerlukan paspor dengan masa berlaku yang lama atau di atas 5 tahun. Terakhir, Ditjen Imigrasi pun harus melakukan sosialisasi ke seluruh dunia agar paspor dapat diterima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sosialisasinya apakah lewat perwakilan, atau kedutaan besar kita panggil, ini masih harus dikaji supaya paspor bisa diterima di seluruh dunia," jelas Agung.

Terkait periode rampungnya kajian hingga terbit sebagai keputusan, Agung mengaku pihaknya menargetkan dapat selesai seluruhnya sebelum tahun 2019. Namun demikian, ini tergantung pada dinamika politik ke depan.

"Target maksimal 2019, tapi tergantung dinamika politik. Pemerintahan baru nanti bisa saja kebijakannya berubah lagi," tutur Agung.

Kompas TV Kantor imigrasi kelas satu Jakarta Barat meresmikan layanan khusus disabilitas dan lansia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.