Pelibatan TNI dalam Berantas Terorisme Tergantung pada Skala Ancaman

Kompas.com - 25/05/2018, 08:32 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menanggulangi terorisme sebagai bentuk operasi militer selain perang (OMSP).

Peran TNI itu secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Namun, pelibatan militer terkait pemberantasan terorisme didasarkan pada skala atau tingkat ancaman yang timbul dari suatu aksi teror.

"Operasi khusus, ketika sangat-sangat (aksi) teroris tingkat tinggi dan operasi khusus, itu kami (TNI) lakukan," ujar Hadi saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Berdasarkan draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), mekanisme pelibatan TNI akan diatur melalui peraturan presiden (perpres) setelah RUU tersebut disahkan.

Baca juga: Komisi I Dukung Koopsusgab TNI Aktif Berantas Terorisme

Perpres itu, kata Hadi, akan mengatur secara detail mengenai syarat dan situasi yang mengharuskan TNI bertindak.

Selain itu, perpres pelibatan TNI itu juga menjadi dasar pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab).

Koopsusgab merupakan komando gabungan yang terdiri dari tiga satuan elite, yakni Dansat 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL dan Detasemen Bravo 90 TNI AU.

"Jadi nanti dari perpres-nya, kami akan bisa memilahkan," tuturnya.

Menurut Hadi, peran TNI dalam memberantas terorisme sudah pernah terjadi dalam beberapa peristiwa sebelumnya.

Baca juga: Panglima TNI: Peran Koopsusgab Perlu Diperkuat Peraturan Pemerintah

Ia mencontohkan peristiwa pembebasan sandera di Pesawat Garuda Indonesia yang dibajak pada 28 Maret 1981. Pesawat rute Jakarta-Medan yang dikenal dengan sebutan "Woyla" itu dikuasai kelompok yang menamakan diri Komando Jihad.

Kemudian pada 31 Maret 1981, pasukan Grup 1 Para Komando dari Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha, sekarang bernama Kopassus) yang dipimpin Letkol Infanteri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand.

Peristiwa lainnya yakni pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia pada Maret 2011 lalu.

Aksi pembebasan serentak terhadap sandera dilakukan dengan mengerahkan pasukan yang terdiri dari 1 LPD, 1 helikopter, dan penambahan pasukan khusus dari Marinir, Kopassus, Kostrad, serta melibatkan Sandi Yudha.

"Salah satu contoh pada waktu pembebasan kapal yang ada di Somalia, lalu Woyla. Mungkin ada operasi lain yang mirip seperti itu," kata Hadi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X