Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2018, 07:39 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Abraham Samad sudah muncul di bursa calon wakil presiden sejak Pilpres 2014 lalu. Abraham yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sama-sama dilirik oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Awalnya, Abraham menolak kemungkinan untuk maju pada pilpres dan mengaku hanya ingin menjadi ketua KPK hingga masa jabatannya berakhir.

Setelah pensiun nanti, Abraham mengaku akan pulang kampung ke Makassar. Mantan aktivis ini menyebut bahwa menjadi ketua KPK merupakan panggilan hati.

Namun, pernyataannya kemudian berubah. Belakangan, Abraham mengaku akan mempertimbangkan untuk maju dalam pilpres.

Baca juga: Pesan Abraham Samad Sebelum Lengser sebagai Pimpinan KPK

Ia mengatakan bahwa tidak bisa menolak jika takdir membawanya untuk maju. Abraham akan meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu dengan melakukan shalat istikharah.

"Jadi ketua KPK, jadi capres dan cawapres adalah takdir Tuhan, sebagai manusia biasa. Manusia tidak bisa mengatur dan menolak takdir," kata Abraham jelang Pilpres 2014 itu.

Namun, takdir saat itu belum membawa Abraham menjadi cawapres. Pada akhirnya, Prabowo Subianto lebih memilih menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Sementara, Jokowi akhirnya menggandeng mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Samad vs PDI-P

Tak lama setelah Jokowi-JK terpilih dan dilantik, hubungan Abraham Samad dengan PDI-P memanas. Pemicunya adalah langkah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.

Padahal, mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu sudah diajukan oleh Jokowi kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menuding penetapan tersangka itu dilakukan karena Abraham Samad sakit hati tidak terpilih sebagai cawapres Jokowi.

Baca juga: Bersaksi di Sidang Praperadilan, Hasto Kembali Sebut Abraham Geram kepada Budi Gunawan

Hasto juga membeberkan manuver Abraham Samad melakukan lobi untuk menjadi cawapres Jokowi. Menurut Hasto, setidaknya ia sudah melakukan pertemuan enam kali dengan Abraham. Setiap pertemuan, Abraham selalu mengenakan topi dan masker.

Hasto menyebutkan, saking "ngebetnya" Abraham ingin menjadi cawapres Jokowi, dia membuat skenario pertemuan dengan Jokowi di ruang VVIP Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.

Abraham juga merancang agenda pertemuan dengan tim sukses Jokowi-JK yang lain, yakni Hendropriyono dan sejumlah nama yang kini menjadi menteri pada Kabinet Kerja.

Namun, setelah Jokowi dan koalisi memutuskan JK sebagai cawapres, Hasto akhirnya kembali bertemu Abraham untuk menyampaikan kabar itu.

"Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tahu, saya sudah melakukan penyadapan'. Dia juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'," ujar Hasto.

Baca juga: KPK: Hasto Hanya Berasumsi di Sidang Praperadilan Budi Gunawan

Menurut Hasto, ada nada kekecewaan dari pernyataan Abraham. Merespons pernyataan Hasto, pimpinan KPK saat itu segera menggelar rapat untuk mengonfirmasi cerita yang disampaikan Hasto di media massa.

Melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, Abraham mengatakan bahwa tudingan Hasto adalah fitnah.

"Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Johan Budi.

Pilpres 2019

Kini, menjelang Pilpres 2019, Abraham Samad kembali bergerilya untuk bisa maju dalam pilpres. Posisinya yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK membuatnya lebih bebas bermanuver.

Ia mulai menggalang dukungan relawan di Palembang dan Makasar.

Baca juga: Setelah Palembang, Abraham Samad Dideklarasikan Capres 2019 di Makassar

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com