Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Abraham Samad untuk Maju Pilpres 2019 dan Kisahnya pada 2014

Kompas.com - 25/05/2018, 07:39 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Abraham Samad sudah muncul di bursa calon wakil presiden sejak Pilpres 2014 lalu. Abraham yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sama-sama dilirik oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Awalnya, Abraham menolak kemungkinan untuk maju pada pilpres dan mengaku hanya ingin menjadi ketua KPK hingga masa jabatannya berakhir.

Setelah pensiun nanti, Abraham mengaku akan pulang kampung ke Makassar. Mantan aktivis ini menyebut bahwa menjadi ketua KPK merupakan panggilan hati.

Namun, pernyataannya kemudian berubah. Belakangan, Abraham mengaku akan mempertimbangkan untuk maju dalam pilpres.

Baca juga: Pesan Abraham Samad Sebelum Lengser sebagai Pimpinan KPK

Ia mengatakan bahwa tidak bisa menolak jika takdir membawanya untuk maju. Abraham akan meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu dengan melakukan shalat istikharah.

"Jadi ketua KPK, jadi capres dan cawapres adalah takdir Tuhan, sebagai manusia biasa. Manusia tidak bisa mengatur dan menolak takdir," kata Abraham jelang Pilpres 2014 itu.

Namun, takdir saat itu belum membawa Abraham menjadi cawapres. Pada akhirnya, Prabowo Subianto lebih memilih menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Sementara, Jokowi akhirnya menggandeng mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Samad vs PDI-P

Tak lama setelah Jokowi-JK terpilih dan dilantik, hubungan Abraham Samad dengan PDI-P memanas. Pemicunya adalah langkah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.

Padahal, mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu sudah diajukan oleh Jokowi kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menuding penetapan tersangka itu dilakukan karena Abraham Samad sakit hati tidak terpilih sebagai cawapres Jokowi.

Baca juga: Bersaksi di Sidang Praperadilan, Hasto Kembali Sebut Abraham Geram kepada Budi Gunawan

Hasto juga membeberkan manuver Abraham Samad melakukan lobi untuk menjadi cawapres Jokowi. Menurut Hasto, setidaknya ia sudah melakukan pertemuan enam kali dengan Abraham. Setiap pertemuan, Abraham selalu mengenakan topi dan masker.

Hasto menyebutkan, saking "ngebetnya" Abraham ingin menjadi cawapres Jokowi, dia membuat skenario pertemuan dengan Jokowi di ruang VVIP Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.

Abraham juga merancang agenda pertemuan dengan tim sukses Jokowi-JK yang lain, yakni Hendropriyono dan sejumlah nama yang kini menjadi menteri pada Kabinet Kerja.

Namun, setelah Jokowi dan koalisi memutuskan JK sebagai cawapres, Hasto akhirnya kembali bertemu Abraham untuk menyampaikan kabar itu.

"Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tahu, saya sudah melakukan penyadapan'. Dia juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'," ujar Hasto.

Baca juga: KPK: Hasto Hanya Berasumsi di Sidang Praperadilan Budi Gunawan

Menurut Hasto, ada nada kekecewaan dari pernyataan Abraham. Merespons pernyataan Hasto, pimpinan KPK saat itu segera menggelar rapat untuk mengonfirmasi cerita yang disampaikan Hasto di media massa.

Melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, Abraham mengatakan bahwa tudingan Hasto adalah fitnah.

"Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Johan Budi.

Pilpres 2019

Kini, menjelang Pilpres 2019, Abraham Samad kembali bergerilya untuk bisa maju dalam pilpres. Posisinya yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK membuatnya lebih bebas bermanuver.

Ia mulai menggalang dukungan relawan di Palembang dan Makasar.

Baca juga: Setelah Palembang, Abraham Samad Dideklarasikan Capres 2019 di Makassar

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com