Kompas.com - 25/05/2018, 07:01 WIB
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5). KPK resmi menahan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan kontraktor Tony Kongres, sekaligus menyita barang bukti uang sebesar Rp409 juta terkait proyek pekerjaan pemerintah di Kabupaten Buton Selatan. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaBupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5). KPK resmi menahan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan kontraktor Tony Kongres, sekaligus menyita barang bukti uang sebesar Rp409 juta terkait proyek pekerjaan pemerintah di Kabupaten Buton Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

Sebelumnya, Agus Feisal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

"Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhadap AFH selaku Bupati Buton Selatan ditahan di Rutan Cabang KPK di gedung Merah Putih," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/5/2018) malam.

Di sisi lain, KPK juga menahan tersangka lainnya, seorang kontraktor swasta bernama Tonny Kongres. Ia ditahan di Rutan Guntur.

"TK (Tonny Kongres), swasta ditahan di Rutan Guntur," ujar Febri.

Baca juga: OTT di Buton Selatan, KPK Sita Rp 409 Juta, Buku Tabungan, hingga Catatan Proyek

KPK menduga Agus menerima total uang Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemkab Buton Selatan. Tonny diduga berperan sebagal koordinator dan pengepul dana untuk dlberikan kepada Agus.

Sebagai penerima, Agus disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Tonny disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kompas TV KPK belum menyimpulkan apakah kasus ini terkait dengan proses pilkada.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.