Di Pandangan Mini Fraksi, DPR dan Pemerintah Sepakati Definisi Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesepakatan definisi terorisme dicapai oleh seluruh fraksi di DPR dan pemerintah dalam pandangan mini fraksi pada Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam pandangannya, semua fraksi memilih opsi kedua terkait definisi terorisme.

Di opsi kedua terorisme diartikan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Baca juga: RUU Antiterorisme yang Merespons Teror

Bahkan, PDI-P dan PKB yang awalnya memilih opsi pertama tanpa mencantumkan frasa motif politik dan ideologi pada akhirnya memilih opsi kedua tersebut.

"Definisi memang tidak kami sampaikan. Keputusan definisi fraksi kami mempertimbangkan upaya terpadu dan sistemik dan berdampak masif. Kami mengambil alternatif dua," kata anggota Pansus dari Fraksi PDI-P Risa Mariska dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Hal senada disampaikan anggota Pansus dari Fraksi PKB Muhammad Toha. Ia mengatakan awalnya Fraksi PKB cenderung memilih opsi pertama.

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta Agar Istilah Radikalisasi Dihapus di RUU Antiterorisme

Namun, sebagai bentuk musyawarah dan mufakat, ia mengatakan PKB memilih opsi kedua.

"Karena hari ini berdasarkan musyawarah mufakat, lebih banyak di alternatif dua. Meskipun kami tetap berpandangan di alternatif satu tapi sebagai wujud musyawarah mufakat maka kami pun akhirnya di alternatif dua," ucap Toha.

Setelah semua fraksi sepakat memilih opsi kedua, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun menyatakan pilihannya pada opsi kedua.

"Kami dari pemerintah dengan senang hati dan menyambut gembira demi kebersamaan kita agar undang-undang dapat terselesaikan dengan baik, pemerintah juga menyetujui alternatif kedua," tutur Yasonna.