Kasus Investasi Ilegal di Kalimantan Diproses Kepolisian

Kompas.com - 24/05/2018, 20:47 WIB
Bareskrim Polri KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOBareskrim Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian tengah memproses kasus investasi ilegal di Kalimantan. Kasus tersebut adalah berupa penghimpunan dana masyarakat.

"Ada satu (kasus) yang diproses, di daerah Kalimantan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidum) Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Polri Kombes Panca Putra di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Panca menyebut, investasi ilegal yang dimaksud bukan berbentuk koperasi. Selain itu, modus operasi investasi ilegal tersebut pun tidak melalui situs atau website.

"Bukan lewat website, (tapi) mengumpulkan dana masyarakat," jelas Panca.

Baca juga: Satgas Waspada Rilis 18 Entitas Investasi Ilegal, Ini Daftarnya

Investasi ilegal pada dasarnya adalah investasi uang untuk menawarkan keuntungan yang sangat tinggi.

Keuntungan yang ditawarkan investasi ilegal berkedok perdagangan berjangka bisa mencapai 30 persen setiap bulan.

Selain itu, investasi ini juga disebut tanpa risiko. Satgas Waspada Investasi pun telah meminta masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dengan imbal hasil yang sangat tinggi tersebut.

Baca juga: 4 Modus Investasi Ilegal Ini Bakal Tetap Marak

Di Kalimantan, salah satu investasi ilegal yang telah memakan korban adalah Mi One, tepatnya di Balikpapan.

Bahkan, ada korban yang telah menginvestasikan uangnya hingga mencapai ratusan juta rupiah melalui leader Mi One.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X