Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII DPR Setujui Kenaikan Dana Optimalisasi Haji Sebesar Rp 580 Miliar

Kompas.com - 24/05/2018, 20:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR menyetujui kenaikan dana optimalisasi haji sebesar Rp 580.990.356.076.

Kenaikan tersebut dipicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini mencapai Rp 14.204 per dolar AS.

Kenaikan kurs dolar juga mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap riyal Arab Saudi yang menjadi mata uang pembayaran operasional ibadah haji.

Baca juga: Dana Haji di Indonesia Capai Rp 105 Triliun

Akibat dari kenaikan kurs dolar tersebut, maka nilai tukar rupiah terhadap riyal Arab Saudi meningkat dari Rp 3.570 menjadi Rp 3.850.

"Dengan kenaikan kurs tersebut maka dana optimalisasi haji tahun 2018 berubah dari Rp 6.327.941.577.970 menjadi Rp 6.878.931.934.046," ucap Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong saat membaca kesimpulan rapat kerja beraama Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Saat ini kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Dengan demikian melalui dana optimalisasi tersebut, pemerintah mensubsidi Rp 31 juta per jemaah.

Baca juga: Ini Catatan dari Konvensi Haji dan Umrah Dunia

Saat ini biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada jemaah ialah Rp 34,5 juta.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kenaikan dana optimalisasi haji tersebut diambil dari investasi setoran awal BPIH oleh jemaah sebesar Rp 25 juta.

"Tadi berhasil menyepakati terkait dengan upaya mengatasi persoalan terkait dengan adanya selisih kurs antara riyal Saudi dengan rupiah yang ketika penetapan BPIH karena dibayarkan dengan rupiah yang itu juga dilakukan pada saat kursnya tidak sebagaimana saat ini," ucap dia.

Baca juga: Investasikan Dana Haji, Pemerintah Sebut Biaya Haji 2019 Turun

"Maka selisih kurs itu akan dibayarkan dari nilai manfaat yang didapat dari dana optimalisasi yang besarannya itu akan dimasukkan ke dalam safeguarding yang sifatnya sesuai dengan realisasinya nanti," lanjut dia.

Kompas TV Pergi beribadah ke tanah suci di Makkah menjadi salah satu cita-cita mayoritas orang Islam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com