OTT di Buton Selatan, Bupati dan Enam Orang Tiba di KPK

Kompas.com - 24/05/2018, 14:26 WIB
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (24/5/2018). Agus tiba sekitar pukul 13.35 WIB bersama enam orang lainnya. Sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Agus dan 9 orang lainnya di Mapolres Baubau, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/5/2018) kemarin. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comBupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (24/5/2018). Agus tiba sekitar pukul 13.35 WIB bersama enam orang lainnya. Sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Agus dan 9 orang lainnya di Mapolres Baubau, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/5/2018) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Selain Agus, enam orang lainnya juga dibawa ke Gedung KPK.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ketujuh orang tersebut tiba dengan menggunakan dua mobil sekitar pukul 13.35 WIB.

Tujuh orang itu dikawal masuk ke lantai 2 Gedung KPK oleh sejumlah pasukan Brimob bersenjata.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati dan 9 Orang di Buton Selatan

Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Agus dan 9 orang lainnya di Mapolres Baubau, Sulawesi Tenggara.

Belum ada pernyataan resmi terkait kronologi, kasus maupun detail pihak-pihak yang terjaring dalam OTT ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK akan memberikan penjelasan pada hari ini.

"Konferensi pers akan dilakukan sore atau malam ini," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis.

Baca juga: KPK Amankan Uang Rp 400 Juta dalam OTT di Buton Selatan

Pada operasi tangkap tangan kemarin, KPK juga mengamankan uang sekitar Rp 400 juta dalam pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 10 ribu.

"Dan kita amankan sejumlah uang, sekitar Rp 400 juta tadi, kita hitung di awal. Tentu sekarang sedang didalami lebih lanjut karena pemeriksaan sedang dilakukan Polres setempat," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

KPK akan melihat dan mengonfirmasi beberapa dugaan perbuatan yang sudah didapatkan informasinya. KPK menduga, uang tersebut terkait proyek-proyek di daerah setempat.

"Jadi sekarang kita dalami dulu uang Rp 400 juta itu , pemberiannya secara lebih spesifik diduga terkait dengan apa, sejauh ini kami duga terkait dengan proyek-proyek infrastruktur," katanya.

Selain bupati, KPK juga mengamankan kontraktor dan pihak swasta, selain itu ada PNS setempat, dan konsultan dari salah satu lembaga survei.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.