Kompas.com - 24/05/2018, 14:05 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, Kemendagri masih menunggu penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

Menurut Tjahjo, Kemendagri sedang menyiapkan surat penonaktifan dan penunjukan pelaksana tugas bupati jika Feisal terjerat kasus hukum.

"Begitu nanti KPK resmi (mengumumkan), Pak Dirjen OTDA (Otonomi Daerah) sekarang sudah menyiapkan (surat penonaktifan dan penunjukan Plt). Sudah saya teken,” ucap Tjahyo di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

"Langsung kami kirim (surat) supaya pemerintahan di daerah tidak terganggu. Wakilnya, naik Plt," tutur Tjahjo.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati dan 9 Orang di Buton Selatan

Dalam kesempatan ini, Tjahjo kembali menyesalkan terjadinya kasus korupsi kepala daerah. Padahal, Kemendagri telah menekankan kepada penyelenggara negara untuk bekerja transparan dan akuntabel.

"Ya kami mau ngomong apa lagi. Selalu kami sampaikan area rawan korupsi, perencanaan anggaran, politik uang. Lah, kok masih ada saja (korupsi)," kata Tjahyo.

Ketika ditanya apakah ada hubungannya dengan pilkada yang mengeluarkan ongkos yang mahal, Tjahyo membantah akan hal tersebut.

"Memang kalau mau jujur yang kena ini (kasus korupsi) kan enggak sampai 1 persen, kan case by case saja,” ucap Tjahyo.

Tjahjo pun membantah bahwa korupsi kepala daerah dapat terjadi karena kesalahan sistem. Menurut dia, korupsi dapat terjadi dari pola pikir penyelenggara negara.

"Sistemnya sudah bagus semua. Ya kembali ke individunya, karakternya," tutur Tjahyo.

Agus Feisal Hidayat bersama enam orang lain saat ini dibawa ke kantor KPK usai OTT yang berlangsung pada Rabu (23/5/2018) malam.

KPK juga mengamankan uang senilai Rp 400 juta dalam OTT tersebut.

Baca: KPK Amankan Uang Rp 400 Juta dalam OTT di Buton Selatan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

Nasional
BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X