RUU Antiterorisme yang Merespons Teror

Kompas.com - 24/05/2018, 13:33 WIB
Petugas kepolisian saat mengevakuasi jenasah di depan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018). Hingga pukul 12.30 WIB, jumlah korban ledakan di 3 gereja mencapai 10 korban meninggal dan 41 luka-luka. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas kepolisian saat mengevakuasi jenasah di depan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018). Hingga pukul 12.30 WIB, jumlah korban ledakan di 3 gereja mencapai 10 korban meninggal dan 41 luka-luka.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi perhatian publik pasca-teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, dua pekan lalu. 

Dorongan agar RUU Antiterorisme yang sudah dua tahun dibahas cepat dituntaskan menguat. 

Belum rampungnya RUU Antiterorisme dinilai menjadi penyebab tak optimalnya pemberantasan terorisme.

Desakan agar RUU itu segara disahkan, salah satunya datang dari Presiden Joko Widodo.

Pada Senin (14/5/2018) Presiden bahkan "mengancam" akan mengeluarkan Perppu apabila RUU Antiterorisme itu tak kunjung rampung.

"Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Jika pada Juni RUU Antiterorisme Belum Selesai, Jokowi Terbitkan Perppu

Pernyataan Kepala Negara itu direspons sejumlah pihak. Kementerian hingga partai politik bereaksi. Mereka sibuk menyusun strategi agar RUU Antiterorisme segera rampung.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto langsung mengumpulkan pimpinan parpol pendukung pemerintah.

Disepakatilah percepatan penyelesaian RUU Antiterorisme.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahkan menilai membiarkan mandeknya RUU Antiterorisme sama saja dengan membiarkan lebih banyak rakyat mati di tangan teroris.

"Ini begini mau suruh mati-mati lagi orang? Undang-undang apapun untuk kebaikan rakyat ini, oke, harus disambut. Jangan ada kepentingan- kepentingan lain, mengorbankan rakyat. Enggak benar itu," kata Menhan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Muhammadiyah Dukung Amandemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketua Muhammadiyah Dukung Amandemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X