Kata Komaruddin Hidayat soal HAM dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Kompas.com - 24/05/2018, 00:04 WIB
Komaruddin Hidayat saat peluncuran dan diskusi buku “Turki Revolusi Tak Pernah Berhenti” karya wartawan Trias Kuncahyono di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (23/5/2018). Reza JurnalistonKomaruddin Hidayat saat peluncuran dan diskusi buku “Turki Revolusi Tak Pernah Berhenti” karya wartawan Trias Kuncahyono di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah penolakan dilibatkannya TNI dalam upaya penanggulangan terorisme karena alasan hak asasi manusia (HAM) bisa jadi disebabkan oleh stigma negatif militer di masa lalu.

Kendati demikian, menurut Cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat, hal tersebut bisa ditepis mengingat saat ini aksi terorisme sudah memakan banyak korban sehingga membuat ketentraman hidup masyarakat terusik.

Baca juga: SBY: Serangan Teroris Nyata, Saya Tak Latah Berkata Ini Pengalihan Isu

Sehingga, cara pandang perlindungan HAM saat ini dalam upaya penanggulangan terorisme adalah dengan mengutamakan hak ketentraman hidup masyarakat.

“Jadi siapa yang paling utama? Kan masyarakat. Kalau hak tentram itu tidak dilindungi, ya itu melanggar HAM. Artinya kekuatan apapun yang merusak ketentraman ya boleh ditindak,” kata Komaruddin di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga mengatakan, tugas dari negara adalah melindungi masyarakat bukan melindungi kepentingan pribadi.

Baca juga: Mendagri Sebar Surat Edaran ke Daerah untuk Antisipasi Serangan Teroris

“(Jika) Pribadi ini ternyata diindikasi kuat menggangu ketentraman masyarakat ya pribadi ini harus diamputasi,” lanjut Komaruddin.

Sebelumnya, pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting menyatakan, pendekatan keamanan saja tidak boleh dan tidak cukup sebagai pertimbangan dalam revisi UU Antiterorisme.

Menurut Miko, dalam RUU Antiterorisme perlu juga pendekatan hak asasi manusia (HAM).

"Perlu dilengkapi dengan pendekatan akuntabilitas dan HAM. Dengan demikian, penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara tepat dan efektif," kata Miko dalam pernyataannya, Senin (21/5/2018).

Baca juga: Komnas HAM: Pelibatan Koopsusgab TNI Berantas Terorisme Berpotensi Keblabasan

Miko mengatakan, pendapat untuk mengesampingkan HAM dalam RUU Antiterorisme sama sekali tidak tepat. Justru, legitimasi penindakan terorisme adalah pemenuhan HAM kepada warga negara, yaitu hak atas rasa aman.

Di samping itu, penyebab tunggal dalam terorisme harus disingkirkan, termasuk apabila penyebabnya adalah regulasi.

Saat ini, Indonesia telah memiliki perangkat hukum antiterorisme berupa KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

"Bukan berarti revisi UU Antiterorisme tidak perlu dilakukan sepanjang dilaksanakan secara cermat dan mempertimbangkan semua situasi secara objektif," ucap Miko.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X