Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Serangan Teroris Nyata, Saya Tak Latah Berkata "Ini Pengalihan Isu"

Kompas.com - 23/05/2018, 17:57 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melihat rentetan serangan teroris yang terjadi belakangan ini di Tanah Air adalah peristiwa tanpa rekayasa.

SBY menilai, tidak ada upaya pengalihan isu seperti yang dilontarkan sebagian pihak.

"Serangan teroris beberapa saat lalu nyata. Saya tak latah berkata "ini pengalihan isu", seperti tuduhan sejumlah politisi kpd saya dulu yg "ASBUN"," kata SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (23/5/2018).

Baca juga: Polri: Siapapun yang Menyebut Serangan Teror Rekayasa, Kami Tunggu Buktinya

Berkaca pada serangan teror tersebut, SBY mengaku mendukung upaya DPR dan pemerintah merevisi UU Antiterorisme.

Harapan SBY, dengan revisi tersebut, nantinya aparat penegak hukum bisa lebih efektif mencegah dan menindak jaringan teroris di Indonesia.

Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi aparat penegak hukum untuk tidak mencegah serangan terorisme.

"Ke depan tak ada alasan lagi," kata Presiden kelima RI itu.

Baca juga: Pemerintah Ingin Definisi Terorisme Tanpa Motif Politik, Ideologi dan Ancaman Negara

SBY berpendapat, definisi terorisme yang ditawarkan pemerintah baik, tajam, fokus dan relevan.

Ia tidak ingin definisi terorisme nantinya seperti rumusan "subversi" yang melebar ke mana-mana.

Aparat penegak hukum, kata dia, perlu miliki kewenangan yang cukup sehingga bisa mendeteksi, mencegah dan menggagalkan serangan teroris.

Baca juga: RUU Antiterorisme: dari Pasal Guantanamo sampai Tantangan HAM

Namun, SBY menekankan, kewenangan untuk menyadap dan menahan terduga teroris harus tepat dan benar.

Kewenangan tersebut jangan disalahgunakan yang imbasnya rakyat malah merasa "diteror".

Kerja sama antara aparat intelijen, kepolisian dan TNI, menurut SBY, harus baik dan efektif. Hindarkan ego masing-masing.

"Menghadapi terorisme kita harus bersatu & miliki "mindset" yg sama. Pihak pemerintah & oposisi juga harus memiliki sikap yg sama," ujar SBY.

"Ke depan, intelijen, kepolisian & koter TNI harus makin awas, bisa deteksi & gagalkan aksi teror. Itu tugas utama. Ini harapan rakyat," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com