Punya Jaringan Kuat, Alasan Moeldoko Rekrut Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membenarkan dirinya merekrut Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Moeldoko menegaskan, pengangkatan Ali untuk memperkuat peran KSP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Salah satunya soal fungsi komunikasi politik kepada publik.

"Dia adalah politikus senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Dia ini juga akan membantu mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Sudah banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah serta memerlukan komunikasi ke publik yang lebih luas," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Baca juga: Dulu Kerap Kritik Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin Kini Masuk Istana

Mantan Panglima TNI itu sekaligus membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa Ali Mochtar diangkat sebagai Staf Khusus Presiden atau Juru Bicara Presiden.

"Tugasnya itu adalah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, bukan sebagai Juru Bicara Presiden atau Staf Khusus Presiden," lanjut Moeldoko.

Mengenai aksi Ali Mochtar pada masa lalu yang lebih banyak melontarkan kritik untuk pemerintah Jokowi, Moeldoko tidak mempersoalkannya.

"Bagi pemerintah, tidak ada yang namanya lawan politik. Semua adalah partner dalam demokrasi," ujar dia.

Tidak hanya Ali Mochtar Ngabalin

Selain Ali Mochtar, Moeldoko rupanya juga merekrut sejumlah tokoh untuk dijadikan sebagai tenaga profesional lainnya.

Merka adalah praktisi ekonomi Hari Prasetyo sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III (bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis), Novi Wahyuningsih sebagai Tenaga Ahli Muda Kedeputian IV (bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi) yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sekaligus programmer aplikasi percakapan buatan dalam negeri Callind.

Selain itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu Polhukam).